TNI-Polri Diminta Netral dan Tak Eksklusif di Tahun Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri untuk menjaga netralitas dan tak eksklusif dalam gelaran pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

Hadi mengatakan, hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 359 perwira tinggi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2018 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1).

"Pesan Bapak Presiden adalah tetap TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilukada 2018 dan tahapan pemilu 2019," kata Hadi usai pembekalan Jokowi.

Lihat juga: Buka Rapim TNI-Polri, Jokowi Soroti Keamanan Pemilu

Hadi menuturkan, Jokowi berharap pelaksanaan dua hajatan politik itu berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tidak ada permasalahan yang berarti. Dengan demikian, hajatan lima tahunan itu bisa mendukung pembangunan nasional.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri memetakan potensi konflik di daerah yang menggelar pemungutan suara. Setidaknya ada 171 wilayah yang melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

"Dari 171 wilayah, di mana yang kira-kira rawan. Kemudian lihat tingkat kerawanannya seperti apa," ujarnya.

Selain itu, jajaran TNI-Polri diminta mengedepankan langkah persuasif dalam menangani potensi konflik yang ada di sejumlah daerah tersebut. Sehingga, menurutnya, jajaran TNI-Polri akan proaktif untuk menyelesaikan potensi konflik itu sebelum berkembang.

Lihat juga: Rawan Konflik, 4 Ribu Personel Amankan Pilkada Papua

Tito mengatakan, TNI-Polri akan bersinergi dalam menangani potensi konflik di daerah yang rawan. Sinergi dilakukan dari jajaran teratas hingga ke tingkat yang paling bawah di kesatuan TNI dan Polri.

"Sinergi dilaksanakan di semua lini, dari atas, sampai ke Polda, Polres, Kodam, Kodim, Koramil, Polsek, sampai Babinsa," ujarnya.

Tito mengatakan, Jokowi juga meminta TNI-Polri tak eksklusif dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 dengan merangkul semua elemen masyarakat. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga situasi dan kondisi di lapangan tak memanas.

"Karena TNI-Polri tanpa didukung rakyat tidak bisa maksimal, ini semua dirangkul untuk mendinginkan suasana, situasi politik, sebelum akan memanas," kata Tito. (pmg/gil)