KPAI Minta KPU Masukkan Perlindungan Anak dalam Debat Pilkada
RZR | CNN Indonesia
Rabu, 24 Jan 2018 04:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukan isu perlindungan anak dalam materi debat kandidat di Pilkada Serentak 2018.
Hal itu bertujuan agar masyarakat di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 mengetahui komitmen para kandidat terhadap perlindungan anak.
"Itu berguna mengukur tingkat pimpinan daerah, diperlukan dimasukan dalam debat calon Pilkada, seberapa jauh calon-calon itu punya komitmen terhadap isu anak, terhadap pembnagunan yang ramah anak," ujar Susanto saat beraudiensi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Susanto menegaskan pemerintah daerah wajib untuk melindungi hak-hak atas anak. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Aturan itu memerintahkan Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
"Karena itu diharapkan Calon Kepala Daerah untuk memasukan isu Perlindungan Anak dalam program kampanye di masing-masing daerah," kata Susanto.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan pihaknya setuju dengan usulan KPAI.
Untuk itu, Ilham menyebut berencana mengakomodasi usulan KPAI ke dalam nota kesepahaman (Mou) antara KPU-KPAI.
"Kita akan tindak lanjuti dengan MoU usulan itu, bagaimana perlindungan anak, dan bagaimana dalam Pileg dan Pilpres kedepan juga diakomodir," ujar Ilham.
(kid)
Hal itu bertujuan agar masyarakat di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 mengetahui komitmen para kandidat terhadap perlindungan anak.
"Itu berguna mengukur tingkat pimpinan daerah, diperlukan dimasukan dalam debat calon Pilkada, seberapa jauh calon-calon itu punya komitmen terhadap isu anak, terhadap pembnagunan yang ramah anak," ujar Susanto saat beraudiensi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susanto menegaskan pemerintah daerah wajib untuk melindungi hak-hak atas anak. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Aturan itu memerintahkan Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan pihaknya setuju dengan usulan KPAI.
Untuk itu, Ilham menyebut berencana mengakomodasi usulan KPAI ke dalam nota kesepahaman (Mou) antara KPU-KPAI.
"Kita akan tindak lanjuti dengan MoU usulan itu, bagaimana perlindungan anak, dan bagaimana dalam Pileg dan Pilpres kedepan juga diakomodir," ujar Ilham.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK