Jokowi: Otonomi Daerah Bukan Federal, Kita Adalah NKRI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia harus bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Jokowi bahkan menyatakan Indonesia tidak menganut sistem federasi.

Federasi merupakan sistem pemerintahan sejumlah negara bagian yang memiliki otonomi khusus. Sementara pemerintah pusat mengatur hal-hal bersifat nasional.

“Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal. Kita adalah NKRI. Hubungan pusat dan daerah masih satu garis,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (24/1).

Hal itu disampaikan kepada seluruh kepala daerah Indonesia dalam Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah harus melakukan harmonisasi terutama mengenai kebijakan. Semua kepala daerah diinstruksikan menyederhanakan peraturan tentang usaha atau investasi.

“Kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri tanpa koordinasi dan harmonisasi yang terjadi adalah fragmentasi. Di situ akan kehilangan daya saing,” kata mantan wali kota Solo ini.

Lihat juga: Jokowi Kembali 'Sentil' Perda yang Hambat Investasi

Peraturan yang menghambat diyakini akan membuat investor baik dalam negeri dan luar negeri lebih memilih berusaha di negara lain, yang lebih mudah perizinannya.

Oleh sebab itu, Jokowi menginstruksikan, kebijakan serta peraturan berusaha di pusat dan daerah harus mulai satu pintu demi mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Indonesiasentris
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo hanya ingin menegaskan pembangunan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah harus efektif dan efisien.

“Pak Jokowi ingin mempercepat reformasi apapun, termasuk hari ini juga perizinan yang ujungnya ada sinergi, konektivitas antardaerah, pusat dan daerah,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (23/1).

Tjahjo menuturkan, efektivitas dan efisiensi mulai dari pusat hingga daerah diperlukan guna merealisasikan pembangunan Indonesiasentris seperti yang diinginkan Jokowi.

Lihat juga: Jokowi Dituntut Perkuat Sektor Kesehatan dan Pendidikan Papua

Jokowi memang sejak dulu menegaskan pembangunan di Indonesia tidak akan berpusat di Jakarta, Pulau Jawa, dan Sumatera. Semua daerah di Indonesia sampai ke pelosok harus merasakan dampak pembangunan.

“Makanya daerah harus cepat merespons yang menjadi sikap pusat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” tugas mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, sama seperti yang disampaikan Jokowi, salah satu cara mempercepat pembangunan adalah menyederhanakan peraturan yang menhambat melalui merevisi bahkan menghilangkannya.

Pemerintah pusat sempat menghapus sekitar 3143 peraturan daerah dan peraturan gubernur. Tetapi keputusan itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Makanya inisiatif harus muncul dari daerah. Termasuk bagi pusat, kami akan merevisi Permendagri yang enggak perlu sehingga daerah bisa ikut sama-sama. Jangan terlalu membuat banyak perda-perda itu aja,” tegasnya.

Lihat juga: PAN: Jokowi Ingkar Janji soal Rangkap Jabatan Menteri

(djm)