Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan anggaran pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI. Dia merasa tidak pernah meminta anggaran pengadaan lift.
"Jadi yang muncul dan saya garis bawahi kita instruksi, tidak ada arahan dan karena itu supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan," kata dia, usai mengujungi kantor Mass Rapid Transit (MRT), di Jakarta, Kamis (25/1).
Sebelum isu ini mencuat, Anies mengaku tidak mengetahui soal anggaran elevator alias lift untuk renovasi rumah dinasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya terima kasih (isu) itu muncul, jadi kemudian kita tahu (anggaran lift) karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain-lain," aku dia.
Berdasarkan pengakuan Sekretaris Daerah DKI Saefullah, lanjut Anies, kerap kali ada inisiatif pihak Dinas terkait untuk merenovasi fasilitas Pemprov yang sebenarnya masih layak dan baik. Ia juga tidak menjawab soal urgensi pengadaan lift di rumah dinas yang hanya berlantai dua itu.
Anies pun mengaku belum berkomunikasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Benny Chandra, selaku pihak yang mengajukan anggaran.
"Saya belum kontak (Benny), kemarin 100 hari full," kilahnya, sambil berlalu.
Pemprov DKI sebelumnya berniat merenovasi rumah dinas gubernur dengan anggaran Rp2,4 miliar. Anggaran ini tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018 yang disahkan pada akhir tahun lalu.
Rumah dinas yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, rencananya akan dilengkapi dengan lift. Anggaran pengadaan lift tercantum pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) di situs lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) DKI.
(arh/gil)