Pemprov DKI Resmi Kelola Pusdok Sastra HB Jassin

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani serah terima pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Rabu (24/1), di Balai Kota.

Dengan demikian, pengelolaan PDS resmi beralih ke tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meski pengawasannya masih tetap dinaungi oleh PDS HB Jassin.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan, Catur Laswanto mengatakan proses ambil alih pengelolaan ini sudah lama dibahas oleh Pemprov DKI dan pihak PDS HB Jassin.

Tujuan pengambilalihan pengelolaan PDS HB Jassin salah satunya sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan koleksi di PDS HB Jassin.

PDS HB Jassin menyimpan berbagai koleksi karya sastra dalam bentuk buku-buku fiksi dan nonfiksi. Ada juga koleksi berupa naskah drama, biografi, rekaman suara dan video, serta foto-foto pengarang.

Lihat juga: Pemprov DKI Segera Ambil Alih Pusdok Sastra HB Jassin

"Ke depan kami ingin dapat meningkatkan lagi menjadi pusat sastra regional dan internasional," kata Catur.

Pengambialihan pengelolaan PDS HB Jassin juga berimplikasi pada pendanaan. Kini, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam hal pendanaan operasional PDS HB Jassin, termasuk menggaji para pustakawan secara penuh.

Acara penandatanganan serah terima pengelolaan PDS HB Jassin dihadiri oleh sejumlah seniman dan sastrawan. Salah satunya penyair Taufik Ismail.

Taufik menyambut baik keputusan Pemprov DKI mengambilalih pengelolaan PDS HB Jassin setelah sebelumnya ia sebut tidak mendapatkan perhatian.

"Apa yang terjadi hari ini luar biasa, sudah berapa tahun ini terlantar. Dunia sastra ini melalui HB Jassin merasa ditelantarkan, jadi ini hebat dan dia (Anies) cepat," tutur Taufik.

Lihat juga: FOTO: Menengok Nasib Pusaka Sastra Indonesia di Sudut Cikini

MD Abrory Jabbar, salah satu pengurus PDS HB Jassin menuturkan langkah selanjutnya setelah serah terima pengelolaan adalah membangun gedung baru di lokasi yang sama di Cikini, Jakarta Pusat.

Selain itu juga akan dilakukan penambahan koleksi dan pengembangan guna menarik minat pengunjung ke PDS HB Jassin.

Abrory lantas membandingkan perlakuan Pemprov DKI di era Anies dengan era sebelumnya. 

Sebelum Anies, kata dia, Pemprov DKI tidak teratur memberikan dana untuk pengelolaan. Padahal di era Gubernur Ali Sadikin, Pemprov DKI secara rutin memberikan dana operasional.

Lihat juga: Anies Ingin Besarkan Pusat Sastra HB Jassin

Tanpa dukungan dana rutin dari Pemprov DKI sebelum era Anies, Abrory menuturkan selama ini dana pengelolaan PDS HB Jassin hanya mengandalkan dana dari pengurus, sumbangan, dan dana hibah.

"Ada bantuan juga dari restorasi Kemendikbud, tapi kan cuma berapa, cuma sedikit," ujar Abrory. (wis)