Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Benny Chandra mengatakan bahwa anggaran pengadaan
elevator atau
lift rumah dinas gubernur sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari.
Meski begitu, Benny mengakui jika kebutuhan pengadaan
lift untuk rumah dinas yang berlantai dua itu memang tidak mendesak.
"Persoalan lift bukan pada urgensinya, tetapi lebih pada peningkatan kenyamanan rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta," kata Benny melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benny menyebut pengadaan
lift sesungguhnya diperlukan untuk memudahkan akses kaum berkebutuhan khusus atau difabel.
"Di mana akses terhadap difabel harus juga diperhatikan," lanjutnya.
Ketika ditanya seberapa banyak dan siapa saja warga difabel yang biasanya bertandang ke rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati, Menteng itu, Benny tidak menjawab lugas.
Dia pun 'pasrah' saja jika anggaran itu dihapus.
"Harus diantisipasi sejak awal, tetapi kalau memang dirasa belum perlu, ya sudah dibatalkan saja," kata Benny.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah membatalkan anggaran pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI. Dia merasa tidak pernah meminta anggaran pengadaan lift.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saefullah 'menyalahkan' Benny Chandra karena tidak berkoordinasi dulu dengan atasannya saat mengajukan anggaran pengadaan
lift rumah dinas gubernur.
"Ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa, itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu," kata Saefullah.
Adapun pada item 'pengadaan elevator rumah dinas gubernur' sebesar Rp750,2 juta, kata Saefullah, belum terkonfirmasi oleh Gubernur Anies Baswedan.
Pemprov DKI berencana merenovasi rumah dinas gubernur dengan anggaran Rp2,4 miliar yang tercantum dalam APBD DKI 2018.
Rumah dinas yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, rencananya akan dilengkapi dengan lift. Anggaran pengadaan lift tercantum pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) di situs lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) DKI.
(yns)