Hal itu menanggapi pernyataan Mirwan, selaku eks Wakil Ketua Banggar DPR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Mirwan menyebut SBY menyarankan proyek e-KTP di Kemdagri tetap dilanjutkan.
“Itu politis, itu fitnah,” ujar Syarief saat dihubungi, Kamis (25/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarief menuturkan, SBY sama sekali tidak mengetahui ada korupsi di balik proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Menurutya, SBY yang kala itu menjabat Presiden hanya bertugas membuat program untuk kemudian direalisasikan oleh pihak terkait.
Oleh karena itu, Syarief menilai, langkah Mirwan mengaitkan nama SBY ke dalam kasus korupsi tersebut tidak tepat.
Sebelumnya, Mirwan mengklaim pernah menyarankan SBY menghentikan proyek e-KTP. Hal itu diungkapkan saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor.
“Pernah saya sampaikan (kepada SBY), bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan.
Namun, Mirwan berkata, usulan itu ditolak karena SBY menilai e-KTP diperlukan untuk kepentingan pilkada saat itu. Saran itu disampaikan saat dirinya bertemu langsung dengan SBY di Cikeas.
“Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada. Jadi poyek ini harus diteruskan," ujarnya.
Meskipun mengetahui bahwa proyek e-KTP ini bermasalah, Mirwan mengaku tak punya kekuatan untuk menghentikan proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu. Terpenting, lanjut Mirwan, dirinya sudah menyampaikan bahwa proyek e-KTP bermasalah.
[Gambas:Video CNN] (pmg/sur)