'Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur Redam Konflik Kepentingan'
RZR | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jan 2018 18:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin dua jendral polisi aktif yang akan ditugaskan sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara akan netral dalam Pilkada 2018.
Dua perwira tinggi yang diplot sebagai Plt Gubernur yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai plt gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi plt gubernur Sumatera Utara.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M Edie beralasan penunjukan itu untuk mengindari konflik kepentingan para kandidat terutama petahana yang maju dalam Pilkada serentak.
"Jadi kalau dia akan menggerakan akan kelihatan sekali. Itulah netralitas terjaga. Justru dengan TNI/Polri akan lebih netral," kata Arief kepada wartawan di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Tak hanya itu, dengan ditujuknya dua jenderal polisi aktif sebagai plt gubernur, masyarakat lebih mudah untuk mengawasi gerak-geriknya ketika Pilkada berlangsung.
"Dengan dilantik plt, dia tak akan membela. Kalau misalnya ada (pengerahan) sarana dan prasarana terhadap calon, dia akan terlihat. Tidak perlu dikhawatirkan, dan masyarakat juga berharap tidak dalam kecurigaan tinggi," tambah Arief.
Di sisi lain, Kemendagri justru khawatir jika yang ditunjuk sebagai plt gubernur di Sumut dan Jabar berasal dari pejabat setempat.
Sebab, pejabat lokal itu berpotensi besar menyebabkan konflik kepentigan yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik petahana yang maju di Pilkada 2018.
"Kenapa Sekda tak ditunjuk, Sekda kan ASN (Aparatur Sipil Negara) punya anak buah, jadi supaya tidak ada kecurigaan dari kontestan lain. Dikhawatirkan akan berpihak pada petahana yang maju," ujar Arief.
Oleh sebab itu, Arief beralasan, tak memilih para pejabat lokal sebagai plt gubernur guna menjaga netralitas dalam betugas dan tak berpolitik untuk mendukung petahana yang maju dalam gelaran Pilkada serentak.
"Kalau Sekda itu tadi ada kecenderungan dia dilihat berpihak. Ini untuk menghindari itu," pungkas Arief.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku meminta pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjadikan dua jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur.
Tjahjo menilai, penunjukkan dua jenderal polisi aktif sebagai Plt gubernur bukan sebuah masalah dan tak menyalahi aturan.
Tjahjo menjelaskan, pemilihan jenderal polisi sebagai Plt didasarkan pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Lagipula, dia mengatakan, tidak mungkin bila semua plt diambil dari pejabat eselon I Kemendagri. Pada Pilkada serentak 2018 ada 17 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur.
Dari 17 Provinsi itu, ada yang gubernurnya habis masa jabatannya, ada juga yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri.
"Maka saya ambil dari instansi lain dan wakil gubernur yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya," kata dia.
(djm)
Dua perwira tinggi yang diplot sebagai Plt Gubernur yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai plt gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi plt gubernur Sumatera Utara.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M Edie beralasan penunjukan itu untuk mengindari konflik kepentingan para kandidat terutama petahana yang maju dalam Pilkada serentak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Kemendagri justru khawatir jika yang ditunjuk sebagai plt gubernur di Sumut dan Jabar berasal dari pejabat setempat.
Sebab, pejabat lokal itu berpotensi besar menyebabkan konflik kepentigan yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik petahana yang maju di Pilkada 2018.
"Kenapa Sekda tak ditunjuk, Sekda kan ASN (Aparatur Sipil Negara) punya anak buah, jadi supaya tidak ada kecurigaan dari kontestan lain. Dikhawatirkan akan berpihak pada petahana yang maju," ujar Arief.
"Kalau Sekda itu tadi ada kecenderungan dia dilihat berpihak. Ini untuk menghindari itu," pungkas Arief.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku meminta pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjadikan dua jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur.
Tjahjo menilai, penunjukkan dua jenderal polisi aktif sebagai Plt gubernur bukan sebuah masalah dan tak menyalahi aturan.
Tjahjo menjelaskan, pemilihan jenderal polisi sebagai Plt didasarkan pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Lagipula, dia mengatakan, tidak mungkin bila semua plt diambil dari pejabat eselon I Kemendagri. Pada Pilkada serentak 2018 ada 17 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur.
"Maka saya ambil dari instansi lain dan wakil gubernur yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya," kata dia.
(djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK