Gerindra Khawatir Jika Polisi Jabat Plt Gubernur saat Pilkada
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Sabtu, 27 Jan 2018 00:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra mengkritik usulan penunjukan pejabat sementara gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara yang rencananya akan diisi dua perwira tinggi aktif Polri.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, penunjukan dengan alasan menjaga kerawanan di dua daerah itu tidak tepat. Sebaliknya, dia khawatir akan muncul persepsi negatif dari masyarakat dan timbul potensi kerawanan baru.
"Kalau menjaga kerawanan, dimulai dengan memastikan keadilan. Kesetaraan, itu konsepnya. Kalau ada polisi di sana (Jabar dan Sumut) bukan menjaga kerawanan, justru menimbulkan kerawanan," kata Riza saat dihubungi, Jumat (26/1).
Riza mencontohkan, bakal calon yang akan bertarung di Sumatra Utara salah satunya berasal dari militer yaitu Letjen (Purn) Edy Rahmayadi. Dia khawatir ada gesekan antara TNI dan Polri.
Begitu pula di Jawa Barat, gesekan akan terjadi meski calon yang berlatar belakang militer yaitu Mayjen (Purn) TB Hasanuddin berpasangan dengan Irjen Anton Charliyan.
"Saran saya lebih baik tidak ambil polisi maupun militer. Ambilah dari PNS lainnya," katanya.
Riza mengatakan, penunjukan pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri atau setingkatnya akan lebih memahami aturan birokrasi dibandingkan unsur militer dan Polri.
Untuk itu, pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan, apalagi Pilkada 2018 beririsan dengan Pemilu serentak 2019.
"Supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka. Terlebih pilkada ini kan dianggap rawan. Karena rawan kita harus menjaga se-netral betul, seindependen betul," katanya.
Kemendagri sebelumnya berencana menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Tjahjo beralasan, rencana kebijakan itu untuk meredam konflik di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur.
[Gambas:Video CNN] (pmg)
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, penunjukan dengan alasan menjaga kerawanan di dua daerah itu tidak tepat. Sebaliknya, dia khawatir akan muncul persepsi negatif dari masyarakat dan timbul potensi kerawanan baru.
"Kalau menjaga kerawanan, dimulai dengan memastikan keadilan. Kesetaraan, itu konsepnya. Kalau ada polisi di sana (Jabar dan Sumut) bukan menjaga kerawanan, justru menimbulkan kerawanan," kata Riza saat dihubungi, Jumat (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza mencontohkan, bakal calon yang akan bertarung di Sumatra Utara salah satunya berasal dari militer yaitu Letjen (Purn) Edy Rahmayadi. Dia khawatir ada gesekan antara TNI dan Polri.
Begitu pula di Jawa Barat, gesekan akan terjadi meski calon yang berlatar belakang militer yaitu Mayjen (Purn) TB Hasanuddin berpasangan dengan Irjen Anton Charliyan.
Riza mengatakan, penunjukan pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri atau setingkatnya akan lebih memahami aturan birokrasi dibandingkan unsur militer dan Polri.
Untuk itu, pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan, apalagi Pilkada 2018 beririsan dengan Pemilu serentak 2019.
"Supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka. Terlebih pilkada ini kan dianggap rawan. Karena rawan kita harus menjaga se-netral betul, seindependen betul," katanya.
Kemendagri sebelumnya berencana menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Tjahjo beralasan, rencana kebijakan itu untuk meredam konflik di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur.
[Gambas:Video CNN] (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK