ANALLISIS
Masjid di Bayang-Bayang Tahun Politik
DHF | CNN Indonesia
Selasa, 30 Jan 2018 13:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Masjid sangat rentan menjadi ruang politik yang strategis selama masa kampanye pemilu. Jelang pilkada 2018 dan pilpres 2019, sejumlah politikus diprediksi akan lebih sering masuk masjid untuk menyisipkan agenda politik masing-masing.
"Langkah itu sendiri (politikus masuk masjid) menunjukkan masjid dianggap titik strategis untuk mobilisasi dukungan suara," kata Direktur Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/1).
Pria yang akrab disapa Dodi itu melihat peran masjid akan semakin penting dalam perpolitikan Indonesia ke depan. Menurutnya, peran sentral masjid bagi pergerakan politik secara nyata ditunjukan pada pilgub DKI Jakarta 2017.
Saat itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno rajin menyambangi masjid selama masa kampanye.
Salah satunya kehadiran mereka dalam Aksi Bela Islam 112 di Masjid Istiqlal, 11 Februari 2017. AHY, Anies, dan Sandi duduk berdampingan, tanpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu menjadi calon petahana. Di tengah aksi, spanduk bertuliskan "Haram Pilih Pemimpin Kafir" dibentangkan.
Anies beberapa kali 'masuk masjid' untuk sosialisasi visi dan misi saat kampanye. Sementara, Sandi ke masjid untuk sosialisasi program OK OCE di Masjid Jami Al Istianah, Jakarta Pusat.
Dodi menilai, kesuksesan mendekati kalangan masjid di pilgub Jakarta akan diikuti oleh calon kepala daerah di wilayah lain. Meskipun upaya tersebut tak serta merta memenangkan pertarungan politik, namun bisa menambah dukungan suara.
"Yang diuntungkan adalah mereka yang mencitrakan diri sebagai kandidat yang didukung partai-partai Islam. Mereka akan menangguk keuntungan elektoral dari sana," katanya.
Di sisi lain, politikus yang hanya mengusung program strategis, menurut Dodi, akan kalah oleh mereka yang mampu mendekatkan diri dengan kalangan masjid.
Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menyayangkan tren politisasi masjid pasca-pilgub Jakarta. Menurutnya, hal ini hanya akan memupuk politik berlandaskan agama.
"Yang tidak etis adalah menggunakan masjid atau rumah ibadah agama apapun, untuk kepentingan pemenangan kontestasi politik," ujar Arif melalui pesan singkat.
Dia menilai manuver politik yang dilakukan di masjid cenderung memecah belah. Padahal menurutnya, jika ingin meraih suara umat Muslim, politikus bisa menawarkan program yang menjunjung kemaslahatan umat, bukan memperdalam perbedaan dengan kelompok lain.
Penolakan politisasi masjid telah disuarakan oleh Forum Silaturahmi Takmir (pengurus) Masjid se-Jakarta. Mereka menilai, saat ini sejumlah masjid kerap dijadikan panggung politik oleh beberapa ormas dan politikus.
Koordinator Forum Silaturahmi Takmir Masjid se-Jakarta Husny Mubarok Amir menyebut agenda politik kerap disisipkan pada acara keagamaan di masjid. Seruan politik identitas membalut manuver politik itu.
"Dengan dalil mempersatukan umat, tapi mereka tidak menerima perbedaan, malah memperuncing perbedaan itu sendiri," kata Husny melalui sambungan telepon.
Antisipasi terhadap manuver politik di masjid atau tempat ibadah lain sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 --yang merupakan perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada terkait larangan kampanye di tempat ibadah.
Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar menuding larangan berpolitik di masjid sebagai pelemahan terhadap kelompok Islam. Bernard mengatakan, sejak zaman Rasulullah SAW, masjid sudah digunakan sebagai sarana berpolitik.
"Ini jadi salah satu hal yang menggembosi Islam. Ada kepentingan-kepentingan yang menyuruh mereka melarang kegiatan-kegiatan politik di masjid," katanya, Senin (29/1) lalu.
[Gambas:Video CNN] (pmg/gil)
"Langkah itu sendiri (politikus masuk masjid) menunjukkan masjid dianggap titik strategis untuk mobilisasi dukungan suara," kata Direktur Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/1).
Pria yang akrab disapa Dodi itu melihat peran masjid akan semakin penting dalam perpolitikan Indonesia ke depan. Menurutnya, peran sentral masjid bagi pergerakan politik secara nyata ditunjukan pada pilgub DKI Jakarta 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno rajin menyambangi masjid selama masa kampanye.
Salah satunya kehadiran mereka dalam Aksi Bela Islam 112 di Masjid Istiqlal, 11 Februari 2017. AHY, Anies, dan Sandi duduk berdampingan, tanpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu menjadi calon petahana. Di tengah aksi, spanduk bertuliskan "Haram Pilih Pemimpin Kafir" dibentangkan.
Dodi menilai, kesuksesan mendekati kalangan masjid di pilgub Jakarta akan diikuti oleh calon kepala daerah di wilayah lain. Meskipun upaya tersebut tak serta merta memenangkan pertarungan politik, namun bisa menambah dukungan suara.
"Yang diuntungkan adalah mereka yang mencitrakan diri sebagai kandidat yang didukung partai-partai Islam. Mereka akan menangguk keuntungan elektoral dari sana," katanya.
Di sisi lain, politikus yang hanya mengusung program strategis, menurut Dodi, akan kalah oleh mereka yang mampu mendekatkan diri dengan kalangan masjid.
 Massa Aksi 112 berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta. Demonstrasi digelar saat masa kampanye pilgub Jakarta 2017. (CNN Indonesia/Elise Dwi Ratnasari) |
"Yang tidak etis adalah menggunakan masjid atau rumah ibadah agama apapun, untuk kepentingan pemenangan kontestasi politik," ujar Arif melalui pesan singkat.
Dia menilai manuver politik yang dilakukan di masjid cenderung memecah belah. Padahal menurutnya, jika ingin meraih suara umat Muslim, politikus bisa menawarkan program yang menjunjung kemaslahatan umat, bukan memperdalam perbedaan dengan kelompok lain.
Penolakan politisasi masjid telah disuarakan oleh Forum Silaturahmi Takmir (pengurus) Masjid se-Jakarta. Mereka menilai, saat ini sejumlah masjid kerap dijadikan panggung politik oleh beberapa ormas dan politikus.
Koordinator Forum Silaturahmi Takmir Masjid se-Jakarta Husny Mubarok Amir menyebut agenda politik kerap disisipkan pada acara keagamaan di masjid. Seruan politik identitas membalut manuver politik itu.
"Dengan dalil mempersatukan umat, tapi mereka tidak menerima perbedaan, malah memperuncing perbedaan itu sendiri," kata Husny melalui sambungan telepon.
Antisipasi terhadap manuver politik di masjid atau tempat ibadah lain sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 --yang merupakan perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada terkait larangan kampanye di tempat ibadah.
Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar menuding larangan berpolitik di masjid sebagai pelemahan terhadap kelompok Islam. Bernard mengatakan, sejak zaman Rasulullah SAW, masjid sudah digunakan sebagai sarana berpolitik.
"Ini jadi salah satu hal yang menggembosi Islam. Ada kepentingan-kepentingan yang menyuruh mereka melarang kegiatan-kegiatan politik di masjid," katanya, Senin (29/1) lalu.
[Gambas:Video CNN] (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK