Jokowi Minta Masyarakat Tak Suudzon Soal Pj Gubernur
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 31 Jan 2018 12:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menanggapi santai mengenai wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi penjabat Gubernur di Sumatra Utara dan Jawa Barat. Jokowi mengatakan, usulan itu belum tentu masuk ke ruang kerjanya.
"Jangan-jangan tidak masuk ke meja saya. Sudah ribut saja. Banyak yang suudzon dulu padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (31/1).
Jelang Pilkada 2018, dua perwira tinggi disebut-sebut akan menjadi penjabat di Jawa Barat serta Sumatra Utara. Mereka ialah Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin.
Jokowi menyatakan, perwira tinggi Polri menjadi penjabat saat pilkada bukan hal baru. Ia mengingatkan, sebelumnya Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Di sisi lain, ia menyatakan, proses pergantian jabatan di Sumatra Utara dan Jawa Barat masih panjang, baru dilakukan sekitar Juni.
"Kan masih lama. Kenapa yang sekarang ramai? Nanti kalau sudah masuk ke meja saya, baru saya jawab," tuturnya.
Usulan penunjukan pati Polri menarik perhatian publik mengingat kewajiban anggota Polri serta TNI menjaga netralitas mereka dalam pesta demokrasi.
Jokowi juga berulang kali menginstruksikan TNI dan Polri harus netral sehingga dapat menjaga Pemilu dengan aman.
Sebaliknya, usulan tersebut dianggap dapat menyeret Polri ke ranah politik sehingga tidak netral saat Pilkada. Terlebih, Jawa Barat dan Sumatra Utara termasuk provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018.
Kepolisian menyatakan tengah mengkaji lebih lanjut usulan jenderal menjadi penjabat Gubernur.
Kajian dilakukan untuk memastikan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setyo Wasisto, kemarin menuturkan Divisi Hukum Polri akan mengundang ahli guna memberi masukan terkait wacana jenderal menjadi penjabat Gubernur. (wis/djm)
"Jangan-jangan tidak masuk ke meja saya. Sudah ribut saja. Banyak yang suudzon dulu padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (31/1).
Jelang Pilkada 2018, dua perwira tinggi disebut-sebut akan menjadi penjabat di Jawa Barat serta Sumatra Utara. Mereka ialah Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, ia menyatakan, proses pergantian jabatan di Sumatra Utara dan Jawa Barat masih panjang, baru dilakukan sekitar Juni.
Usulan penunjukan pati Polri menarik perhatian publik mengingat kewajiban anggota Polri serta TNI menjaga netralitas mereka dalam pesta demokrasi.
Jokowi juga berulang kali menginstruksikan TNI dan Polri harus netral sehingga dapat menjaga Pemilu dengan aman.
Sebaliknya, usulan tersebut dianggap dapat menyeret Polri ke ranah politik sehingga tidak netral saat Pilkada. Terlebih, Jawa Barat dan Sumatra Utara termasuk provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018.
Kepolisian menyatakan tengah mengkaji lebih lanjut usulan jenderal menjadi penjabat Gubernur.
Kajian dilakukan untuk memastikan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setyo Wasisto, kemarin menuturkan Divisi Hukum Polri akan mengundang ahli guna memberi masukan terkait wacana jenderal menjadi penjabat Gubernur. (wis/djm)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK