Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan RI mempersiapkan langkah lanjutan untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk di Asmat, Papua.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan selain bantuan lewat program imunisasi, pun ditambah penguatan puskesmas di masing-masing distrik , serta program ‘Nusantara Sehat’.
“Kami sudah imunasasi untuk 13.300 orang, tapi… ada beberapa distrik yang belum dapat kita masuk. Nah (program) imunisasi ini akan tetap berjalan,” kata Nila di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (31/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nila mengatakan pemberian bantuan yang sudah masuk ke Asmat hingga saat ini sudah 90 Persen. Selanjutnya, penanggulangan KLB di Asmat akan difokuskan pada upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan kesehatan, sosial budaya, pendidikan, infrastruktur hingga tata kelola pemerintah setempat.
Nila menyebut total korban yang meninggal dunia akibat kasus KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat kini mencapai 71 jiwa. Menurutnya, hal ini akan tetap bertambah jika ketahanan pangan tidak kuat.
“Mereka akan jatuh sakit kembali kalau tidak memiki ketahanan pangan yang cukup kuat,” kata Nila.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes M Subuh mengatakan ada persoalan dalam diagnosa yang membuat korban persoalan kesehatan jatuh banyak di Asmat.
“Sebenarnya pasokan obat di Asmat itu lebih dari cukup, yang kami lihat di lapangan bahkan di gudang farmasi sebenarnya more than enough, karena kita lihat langsung ternyata cukup, kendalanya ada pada diagnostik,” katanya.
Menurut Subuh tidak semua orang yang sakit bisa diberi obat. Terkadang bantuan medis terkendala masalah geografis, transportasi, penyebaran penduduk yang nomaden, distribusi, hingga tenaga kesehatan yang bisa menggunakan obat tersebut juga terbatas juga bisa jadi faktor kendala.
Masyarakat Asmat atau Papua, sebut Subuh, sebenarnya cukup antusias untuk diberikan imunisasi.
“Sebenarnya tidak ada hambatan berupa penolakan, ada beberapa yang takut sakit lalu kami bujuk lalu mereka mengerti,” katanya.
Di satu sisi, menyoal akses tersebut, Menteri Sosial Idrus Marham menilai pembangunan infrastruktur jalan dan akses transportasi yang baik diharapkan dapat membantu sendi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut sudah selayaknya ada pendampingan dalam pembangunan di Papua.
“Sebenarnya pada waktu itu kita sudah ada pemikiran bersama dalam rangka memastikan penanganan masalah yang ada di Papua diperlukan pendampingan. Termasuk masalah pendampingan dari pemerintah pusat bersama dengan daerah (gubernur) untuk melakukan pendampingan di kabupaten dan memastikan pengelolaan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik,” kata Idrus yang juga berada di Kantor Kemenko PMK pada saat yang sama.
Untuk situasi terkini, disebut Idrus, saat ini pemerintah pusat sedang fokus menangani KLB Asmat. Salah satunya dengan membentuk tim terpadu bersama TNI dan Polri
(kid)