Hal itu diungkap Hotma saat bersaksi dalam sidang korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2).
Hotma mengatakan, pendampingan sebagai kuasa hukum berawal ketika Irman dan Sugiharto dilaporkan ke polisi dan KPK oleh pihak yang kalah dalam proses tender proyek e-KTP. Keduanya kemudian mendatangi Hotma untuk meminta bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas penunjukkan tersebut, Hotma mendapat honor sekitar Rp170 juta. Ia lantas memgembalikan uang tersebut setelah mengetahui sumbernya bukan berasal dari Kemdagri.
Perkenalan Hotma kepada Irman dan Sugiharto disebut melalui perantara mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.
Chairuman yang juga hadir di persidangan mengatakan, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri mengeluhkan butuh pengacara yang berkualitas untuk membantu menangani permasalahan tersebut.
“Ya sudah saya ingat Pak Hotma. Kebetulan pak mendagri juga sudah kenal,” tuturnya.
Sebelum kasus korupsi e-KTP muncul ke publik, Irman memang pernah dilaporkan oleh sejumlah pihak yang kalah dalam proses tender proyek e-KTP.
Kasus ini disebut terjadi sebelum Irman ditunjuk sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil Kemdagri menggantikan dirjen sebelumnya yang pensiun. (gil)