Jokowi Didesak Bersikap Terbuka saat Bertemu Komisi HAM PBB

Pejuang Hak Asasi Manusia Maria Catarina Sumarsih mendesak Presiden Joko Widodo bersikap terbuka soal pelanggaran HAM di Indonesia saat menerima Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa Pangeran Zeid Ra'ad Al Hussein.

Pangeran Zeid diagendakan berkunjung ke Indonesia pada 4-7 Februari untuk bertemu dengan Jokowi membahas sejumlah persoalan HAM.

Sumarsih yang merupakan orang tua mahasiswa korban Peristiwa Semanggi I berharap Jokowi dapat memberikan keterangan secara jujur kepada Zeid soal berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk mandeknya penyelesaian sejumlah kasus HAM.

Lihat juga: Aktivis HAM Nilai Presiden Jokowi Gagal Atasi Intoleransi

"Kami ingin Presiden Jokowi jujur di depan Komisi Tinggi HAM PBB dan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Sumarsih kepada CNNIndonesia.com saat menggelar Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Kamis, Jakarta, Kamis (1/2),

Menurut Sumarsih, Presiden Jokowi sampai saat ini tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang menurutnya terbengkalai seperti pelanggaran HAM selama peristiwa Kerusuhan 1998, Tragedi Semanggi I dan II, serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Lihat juga: Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi Prioritas Komnas HAM 2018

Sumarsih menyayangkan sikap Jokowi tersebut. Terlebih, pada masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, Jokowi kerap mengumbar janji menuntaskan kasus-kasus HAM di masa lalu.

"Kami ingin penyelesaian kasus HAM berat masa lalu jangan hanya dijadikan janji-janji politis kampanye," ujar Sumarsih.

Ia juga berharap Pangeran Zeid, setelah bertemu Jokowi dapat mengetahui kondisi HAM di Indonesia yang sebenarnya.

Lihat juga: Komnas HAM Desak Presiden Setop Hukuman Mati

Selain itu, pertemuan Jokowi dan Pangeran Zeid diharapkan Sumarsih bisa memberikan titik terang atau solusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.