Mendagri Sebut Kepala Daerah Harusnya Paham Celah Korupsi

Patricia Diah Ayu Saraswati | CNN Indonesia

Selasa, 06 Feb 2018 00:38 WIB

Semua kepala daerah, kata Mendagri Tjahjo Kumolo, harusnya paham soal area rawan korupsi karena sudah berkali-kali dibicarakan Pemerintah. — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, 2017. Ia menilai, para kepala daerah semestinya sudah paham soal area rawan korupsi. (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, para kepala daerah pada dasarnya sudah paham tentang potensi-potensi korupsi. Pemerintah Pusat sudah memberikan arahan berulang kali.

"Mereka sudah paham semua, area rawan korupsi sudah paham. Ya perencanaan anggaran, ya jual beli jabatan. Bolak balik Pak Presiden, Pak Menko (Polhukam), sampai saya, sudah ngomong semua," cetusnya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/2).

Lihat juga:

Klaim Tak Sadar Terima Suap, Bupati Jombang Minta Maaf

Lantaran itu, ia menilai tidak ada peluang untuk menyalahkan sistem atas tindakan korupsi kepala daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau sampai terjadi, masa yang disalahkan sistemnya? Kan enggak. Semua sudah rapi," ujarnya.

Sebelumnya, tersangka kasus suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengaku tak paham bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum.

“Kemarin itu ada sumbangan yang sedikit, itu diberikan ada bantuan untuk iklan atau apapun itu diberikan sama teman-teman,” kata Nyono.

Lihat juga:

'Suap Bupati Jombang Cermin Buruknya Transparansi di Daerah'

“Makanya saya mohon maaf. Saya tidak tahu itu adalah salah satu pelanggaran hukum, sehingga saya minta maaf kepada masyarakat di Jombang,” aku dia.

Nyono ditangkap KPK, di Stasiun Solo Balapan pada Sabtu (3/2) sekitar pukul 17:00 WIB, setelah menerima uang dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jombang Inna Silestyanti (IS) untuk mengamankan jabatan.

Sumber suap diduga berasal dari hasil pungutan liar (pungli) dari dana kapitasi BPJS di Puskesmas se-Jombang.