PDIP: Jadi Anggota Partai Lain Saja Dipecat, Apalagi PKI
Feri Agus | CNN Indonesia
Rabu, 07 Feb 2018 14:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan, kadernya tak memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dilarang oleh pemerintah sejak era Orde Baru.
Hasto menyatakan sangat tidak mungkin kader PDIP menjadi kader PKI.
Menurut dia, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kader PDIP akan dipecat bila kedapatan menjadi anggota partai lain, termasuk PKI.
"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI," kata Hasto saat bersaksi untuk terdakwa pencemaran nama baik lewat media sosial, Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Hasto mengatakan, cuitan Alfian di Twitter yang menyebut 85 persen anggota PDIP adalah PKI, berdampak negatif terhadap partai bentukan Megawati Soekarnoputri. Salah satu dampaknya adalah dalam pemenangan Pilkada Banten 2017.
"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) sangat serius," tuturnya.
Menurut Hasto, cuitan Alfian yang menuding bahwa 85 persen kader PDIP adalah PKI merupakan fitnah yang keji, merugikan nama baik PDIP dan menyakiti hati kader-kader lainnya, khususnya yang bergama Islam.
Dia menambahkan, cuitan Alfian berdampak pada PDIP karena lebih dari 92 persen kader PDIP beragama Islam.
"Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada 4 orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M. Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, PDIP sudah membuat sembilan pelaporan sejenis seperti yang dilakukan Alfian.
Menurut dia, laporan dilakukan pihaknya semata-mata untuk bertindak dan menghormati hukum. Dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meminta agar seluruh kader taat pada hukum.
"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," ujarnya.
Saat menghadiri sidang, Hasto didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan sejumlah Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Sebelumnya, lewat surat edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDIP adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.
(ugo/gil)
Hasto menyatakan sangat tidak mungkin kader PDIP menjadi kader PKI.
Menurut dia, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kader PDIP akan dipecat bila kedapatan menjadi anggota partai lain, termasuk PKI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengatakan, cuitan Alfian di Twitter yang menyebut 85 persen anggota PDIP adalah PKI, berdampak negatif terhadap partai bentukan Megawati Soekarnoputri. Salah satu dampaknya adalah dalam pemenangan Pilkada Banten 2017.
Menurut Hasto, cuitan Alfian yang menuding bahwa 85 persen kader PDIP adalah PKI merupakan fitnah yang keji, merugikan nama baik PDIP dan menyakiti hati kader-kader lainnya, khususnya yang bergama Islam.
Dia menambahkan, cuitan Alfian berdampak pada PDIP karena lebih dari 92 persen kader PDIP beragama Islam.
"Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada 4 orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M. Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, PDIP sudah membuat sembilan pelaporan sejenis seperti yang dilakukan Alfian.
Menurut dia, laporan dilakukan pihaknya semata-mata untuk bertindak dan menghormati hukum. Dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meminta agar seluruh kader taat pada hukum.
"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," ujarnya.
Saat menghadiri sidang, Hasto didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan sejumlah Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Sebelumnya, lewat surat edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDIP adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK