Jakarta, CNN Indonesia -- Tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2019 akan dimulai Agustus 2018. Nama Presiden Joko Widodo disebut akan kembali maju pada pemilihan presiden yang diselenggarakan April 2019 mendatang tersebut.
Jokowi memiliki waktu kurang dari enam bulan untuk menentukan calon wakil presiden. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda tentang sosok yang akan digaetnya pada Pilpres 2019.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy telah mengusulkan agar pendamping Jokowi berasal dari kalangan santri. Kata Romi, kriteria cawapres lain yang diusulkan PPP adalah sosok yang nantinya bisa berjalan seiring dan sehati, serta mampu meredam kebangkitkan ujaran suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal cawapres Jokowi, pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto berpendapat sosok politikus bisa menjadi pasangan tepat bagi Jokowi.
"Tentu orang partai akan lebih diprioritaskan karena ketika sudah terpilih akan membuat pemerintahan stabil dibanding bukan orang partai," ujar Toto kepada
CNNIndonesia.com.
Ia menuturkan, komunikasi terhadap partai politik akan banyak terbantu jika memiliki wakil berlatar belakang partai politik.
Sosok seorang politikus sebagai pendamping Jokowi dinilai akan sangat membantu Jokowi ketika berdialog dengan parlemen, terutama mengenai kebijakan pemerintah.
"Itu akan membuat Jokowi lebih tenang memerintah kalau wakil dari partai," ucapnya.
Namun, Toto menegaskan Jokowi benar-benar harus memperhatikan elektabilitas calon wakilnya.
Faktor EtnisCalon wakil baik dari dalam atau luar parpol disebut harus berelektabilitas tinggi demi melancarkan jalan menuju dua periode.
Berkaca dari Pilpres 2014, selisih suara Jokowi-Jusuf Kalla dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya 6,3 persen.
Menurutnya, elektabilitas tinggi wakil diperlukan guna mendongkrak suara Jokowi.
"Jokowi memang harus berhitung wakilnya menyumbang suara yang besar untuk kemenangan dia. Kalau ada yang elektabilitasnya tinggi dan di luar partai, tentu akan dipilih karena memungkinkan menang," kata Toto.
Pertimbangan lainnya ialah etnis atau daerah. Menurut Toto, persentase kemenangan Jokowi akan lebih besar apabila memiliki calon yang berasal dari luar Jawa.
"Tentu yang ditarget etnis yang lain membawa suara. Dari pada Jawa-Jawa, tentu akan lebih baik jika Jawa dengan luar Jawa," tuturnya.
Selain itu, Toto mengatakan, semua partai pendukung tentunya juga mempertimbangkan hal yang sama dan menginginkan kemenangan Jokowi.
Ia meyakini PDI Perjuangan serta partai pendukung lainnya tidak akan bersaing dan mempermasalahkan posisi cawapres asalkan Jokowi menang.
"Itu bisa dikompromikan. Partai kita kan transaksional. Jika diuntungkan dan mendapat posisi yang signifikan tentu akan selesai masalahnya," kata Toto.
Jika tidak mendapatkan kursi cawapres, para perwakilan tokoh parpol bisa menjadi menteri, kepala badan, atau kepala lembaga.
Toto meyakini, hal-hal itu diberikan kepada partai politik dengan mempertimbangkan dukungan atau sikap partai selama lima tahun belakangan.
"Peran tentu dipertimbangkan. Apakah partai selama ini loyal atau mungkin sedikit nakal, tentu partai yang loyal akan dipertimbangkan," ucapnya.
(ugo/wis)