FOTO: Ramai-ramai Demo Tolak Revisi KUHP di DPR

Andry Novelino, CNN Indonesia | Senin, 12/02/2018 20:32 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Demi menolak pembahasan dan pengesahan RKUHP, Aliansi Masyarakat Sipil melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta.

Aliansi Masyarakat Sipil menggelar aksi tolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Berdasarkan draf yang telah dipelajari, Aliansi Masyarakat Sipil yang melakukan aksi tolak RKUHP di depan gedung DPR RI, Jakarta, menyatakan rancangan beleid tersebut ngawur. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil pun menilai RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan terutama anak-anak dan perempuan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil menilai RKUHP yang akan dibahas dalam paripurna DPR sangat represif dan justru membuka ruang kriminalisasi bagi warga negara. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil yang melakukan aksi menyatakan tolak pengesahan rancangan KUHP, bahas ulang rancangan KUHP dengan pendekatan dekolonialisasi, KUHP berdasarkan hak Konstitusi warga negara dan pelibatan berbagai pihak, dan RKUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan jualan politik penguasa.(CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil pun menilai  RKUHP dinilai mengancam pembangunan pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil mencatat RKUHP yang akan dibahas di paripurna memuat 1251 perbuatan pidana dan 1198 diantaranya diancam pidana penjara. Akibatnya, kebijakan ini dinilai bakal membebani lembaga permasyarakatan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil menilai RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. Aliansi ini menyoroti pasal penghinaan presiden dan pasal pidana lain yang menjerat kritik terhadap pejabat, lembaga negara dan pemerintahan, hingga pengadilan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Aliansi Masyarakat Sipil menilai RKUHP banyak mengandung pasal karet, pasal multitafsir seperti pidana penghinaan dan kriminalisasi hubungan privat. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Demi menggencarkan penolakan pada RKUHP yang disebut ngawur, Aliansi Masyarakat Sipil melakukan aksi ramai-ramai tolak RKUHP di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Seorang orator Aliansi Masyarakat Sipil berdiri di atas mobil komando dengan pengeras suara, dan bendera Merah Putih berkibar di sisinya. (CNN Indonesia/Andry Novelino)