"Harus kita lihat sebagai bentuk keprihatinan seorang pimpinan daerah sekaligus orang tua," ujar Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki, melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mastuki menganggap pelarangan perayaan Hari Valentine sebagai siklus tahunan yang tidak hanya dilakukan oleh pimpinan pemerintah daerah, tetapi juga oleh para ulama.
Pekerja merangkai bunga mawar di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta, Senin (13/2). Jelang Valentine, harga bunga meningkat. (Foto: ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah) |
"Melainkan [karena] sifat perayaan yang dilakukan sebagian masyarakat, khususnya [perayaan] yang bertentangan dengan nilai keadaban," jelas dia.
Namun demikian, Mastuki menyebut bahwa hal itu tidak berarti Kemenag memberi dukungan resmi kepada kebijakan pelarangan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah itu. Dia hanya mengajak masyarakat untuk melihat sisi positif dari kebijakan itu.
"Bukan berarti [Kemenag] mendukung," aku dia.
Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris telah melarang warganya merayakan Hari Valentine karena dianggap berpotensi menumbuhkan praktik penyimpangan seksual. Dinas Pendidikan Kota Depok lantas meminta kepada seluruh Kepala Sekolah agar melarang para murid merayakan valentine.
Larangan serupa juga diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kotawaringin Timur, dan Bondowoso.
Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung sikap kepala daerah yang melarang warga khususnya pelajar muslim merayakan hari Valentine.
Wakil Sekjen MUI, Najamuddin Ramli mengatakan bahwa pihaknya mendukung segala kebijakan yang dapat melindungi generasi muda beragama Islam dari pengaruh buruk.
Pekerja merangkai bunga mawar di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta, Senin (13/2). Jelang Valentine, harga bunga meningkat. (Foto: ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah)