Pengamat Nilai Konsep Rusun Hibrida Sandi Tidak Jelas

Tiara Sutari & Mesha Mediani, CNN Indonesia | Kamis, 15/02/2018 07:01 WIB
Pengamat Nilai Konsep Rusun Hibrida Sandi Tidak Jelas Ilustrasi. (Dok. Perumnas)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakiti Nirwono Yoga mengkritik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun hibrida di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Rusun tersebut dinilai Nirwono masih tidak jelas secara konsep.

Rencana pembangunan rumah susun hibrida diungkapkan pertama kali oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Rusun hibrida untuk menggantikan rumah warga RW 17 Kelurahan Penjaringan yang masuk kategori kumuh, miskin, dan padat.

Sandiaga menyebut rusun hibrida hanya akan dibangun setinggi lima sampai enam lantai dan tidak memerlukan elevator atau lift, dengan sumber biaya dari Corporate Social Responsbility (CSR).

Di sisi lain, Nirwono menilai rusun hibrida yang dimaksud Sandi belum pas dibangun di wilayah DKI. Tingginya harga lahan dan minimnya lahan kosong di DKI, ditambah rusun hibrida yang tidak terlalu tinggi, menurut Nirwono hanya jadi pembangunan yang boros.

"Dengan keterbatasan lahan dan mahalnya harga lahan, yang paling cocok memang rumah model vertikal yakni rusun, dengan ketinggian hingga 15 lantai ke atas," kata Nirwono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/2).

Nirwono juga menilai konsep rusun hibrida yang dicetuskan Sandi masih tidak jelas. Ia menduga rusun hibrida sekedar istilah untuk membedakan dengan program yang telah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. 

"Rusun hibrida ini hanya membedakan istilah saja biar beda dengan program terdahulu. Sebaiknya diperjelas, misal bentuknya, pembangunannya, konsepnya itu harus jelas dan harus ada dalam satu kawasan terpadu," tuturnya.

Selain itu, kata dia, akan lebih baik jika Anies dan Sandiaga segera menyusun rencana induk perumahan DKI untuk 20 tahun ke depan.

"Jadi tidak hanya sebut mau bangun rumah lapis, rumah hibrida, rumah apa lagi, jangan banyak istilah aneh dulu tapi baiknya segera dibangun, buat rencananya konsepnya," katanya.

Nirwono juga menyarankan kepada Anies-Sandi untuk lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan yang telah dirintis pemerintahan sebelumnya ketimbang membangun sesuatu yang baru.

Legalitas Lahan Dipertanyakan

Pemprov DKI sampai saat ini belum bisa memastikan legalitas kepemilikan lahan 10 hektar di RW 017, Penjaringan, Jakarta Utara, yang rencananya bakal dibangun rusun hibrida.

Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup DKI Blessmiyanda mengatakan, PT Pelindo mengakui memiliki lahan tersebut. Namun, saat ini Pemprov DKI masih meneliti klaim itu.

"Itu yang nanti kita kejar, kalau milik Pelindo kan mesti ada surat-suratnya. Kita kan enggak berani ngomong bahwa itu, sebelum kita ada hitam di atas putih," kata Blessmiyanda ketika dihubungi, Rabu (14/2).

Dia mengatakan, pembangunan rusun hibrida tidak menggunakan APBD DKI, tetapi menggunakan skema public private partnership (PPP) bersama sebuah perusahaan cat dan Human Cities Coalition (HCC) Indonesia.

Blessmiyanda menyebut pihaknya masih akan berdiskusi dengan Pelindo terkait kepastian kepemilikan lahan.

"Ya, nanti kita duduk bersama supaya jelas dulu, itu punya siapa, kita ukur, bukti-buktinya. Jadi nanti ada suatu perjanjian kerjasama," katanya.

Dia juga belum bisa memastikan apakah rusun hibrida akan menjadi rusunami atau rusunawa.

"Itu nanti tergantung kemampuan warga, bisa sewa, bisa milik, itu tergantung kemampuan," ujarnya.
(wis)