DPR dan Polri Sepakat Tingkatkan Pengamanan Kawasan Parlemen

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Kamis, 15/02/2018 04:12 WIB
DPR dan Polri Sepakat Tingkatkan Pengamanan Kawasan Parlemen DPR dan Polri sepakat menandatangi nota kesepahaman untuk menjaga kawasan parlemen dari berbagai gangguan keamanan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat dan Polri sepakat menandatangi nota kesepahaman tentang peningkatan pengamanan di lingkungan MPR, DPR, dan DPD. Hal itu dilakukan untuk menjaga kawasan parlemen dari berbagai gangguan keamanan.

Berdasarkan pantaun CNNIndonesia.com, penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan di Gedung DPR, Jakarta, dihadiri oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kabaharkam Polri Komjen Moechgiyarto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz.

Hadir pula sejumlah pimpinan DPR, MPR, DPD, Fraksi, dan Perwira Tinggi Polri.



Dalam sambutannya, Bamsoet mengatakan peningkatan pengamanan lingkungan parlemen merupakan tanggung jawab Polri. Ia berkata Polri wajib mengamankan gedung MPR, DPR, dan DPD yang merupakan objek vital negara.

"Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan wujud nyata adanya sinergitas antara DPR dan Polri dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan sekaligus kenyamanan bagi semua yang beraktivitas di lingkungan parlemen," ujar Bamsoet.

Bamsoet menuturkan, penandatangan nota kesepahaman tersebut sudah dibahas sejak dua tahun lalu dalam berbagai kesempatan, salah satunya dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Polri dan Badan Legislasi DPR.

Politisi Golkar ini berkata, gangguan keamanan di lingkungan parlemen sangat tinggi, seperti ancaman bom hingga kericuhan antara pengujuk rasa yang tidak mematuhi aturan.

"Dengan melihat beberapa potensi kejadian tersebut maka DPR, MPR, dan DPD merasa melakukan kerja sama konkret dengan Polri," ujarnya.

Bamsoet juga menegaskan kawasan parlemen merupakan rumah rakyat meskipun ada peningkatan pengamanan. Ia hanya berkata peningkatan pengamanan di lingkungan parlemen hanya untuk keamanan dan kenyamanan.


Di sisi lain, Tito menyatakan, peningkatan pengamanan kawasan parlemen, khususnya DPR sangat berkesan baginya. Ia mengaku saat menjabat Kasat Keamanan Negara Polda Metro Jaya pada tahun 2003 pernah menangani kasus ledakan bom di basement Gedung DPR.

"Memang tidak ada korban, tapi mengejutkan kita semua. Ini gedung DPR, simbol negara," ujar Tito.

Dalam penyelidikannya, Tito menyimpulkan bahwa teror itu terjadi karena pengamanan di
lingkungan DPR sangat tidak tertata. Kala itu banyak akses masuk ke DPR yang tidak diamankan oleh pihak keamanan dalam DPR maupun kepolisian.

Berkaca dari salah satu kejadian itu, Tito merasa perlu ada pengamanan khusus terhadap kawasan parlemen, seperti menambah personel dan pos jaga personel Kepolisian.

Meski ada peningkatan pengamanan, Tito juga sejalan dengan Bamsoet agar kawasan parlemen tetap ramah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Selain rencana menambah personel, Tito meminta DPR segera merealisasikan pembuatan tempat khusus bagi masyarakat yang hendak berdemo. Tito menilai, dengan tempat khusus itu kenyamanan masyarakat yang biasa melintas di jalan sekitar kawasan parlemen tidak terganggu lagi seperti saat ini.

"Jadi di satu sisi kita memperkuat kawasan lingkungan dan anggota (DPR) yang terhormat, tapi di sisi lain kita memberi ruang kepada rakyat," ujarnya. (pmg)