RS Siti Khodijah dan Keluarga Korban Suntik Mayat Berdamai

Surabaya, CNN Indonesia -- Rumah Sakit Siti Khodijah Sidoarjo dan keluarga almarhum Supariyah, korban suntik mayat di RS Siti Khodijah sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus hukumnya kepada pihak berwajib.

Menurut kuasa hukum RS Siti Khodijah Masbukhin, kesepakatan damai antara pihak RS dan keluarga telah melalui beberapa proses mediasi.

"Mediasi sifatnya imperatif, dan wajib untuk dilaksanakan. Keduanya sepakat menempatkan mediasi sebagai kewajiban untuk menyelesaikan suatu perkara," ujar Masbukhin, saat menggelar press conference di gedung rumah sakit dan dihadiri oleh pihak keluarga korban, Kamis (15/2).

Dia menjelaskan, kedua pihak mengakui kesalahan dalam komunikasi dan informasi, sehingga atas dasar itulah keduanya sepakat untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

"Pada tanggal 6 Februari lalu, keluarga pasien sudah mengirimkan surat permohonan mediasi kepada kami, dan kami (pihak RS) merespon atas surat tersebut. Dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, maka diputuskan hari ini sepakat berdamai," katanya.

Lihat juga: Keluarga Korban 'Suntik Mayat' Pertanyakan Rekam Medis

Kesepakatan itu juga dilandasi dengan penandatanganan antara pihak I dan II serta kuasa hukumnya, bahwa untuk selanjutnya tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pihak berwajib. Suatu perkara yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, sudah dianggap clear.

Sementara, anak Supariyah korban suntik RS Khodijah, Abu Daud Hamzah menyadari bahwa pihaknya tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengunggah video yang berdurasi 9 menit tersebut.

Namun, setelah adanya mediasi dan keterangan dari pihak RS terkait kematian almarhum Supariyah, pihaknya bersepakat untuk damai.

"Alhamdulilah setelah mendengar keterangan dari rumah sakit, persoalan ini bisa selesai," katanya Abu Daud.

Menurut pengakuannya, perdamaian ini dilandasi atas kesalahan masing-masing pihak. Sehingga tidak ada kompensasi apapun dari pihak rumah sakit atas kematian Supariyah.

"Tidak, tidak ada kompensasi. Ini murni adanya miskomunikasi," katanya.

Lihat juga: Polisi Sebut Pemerintah Korban Hoax Terbanyak di Media Sosial

(ugo/dik)