Marak OTT, Bamsoet Minta Fokus pada Pengawasan Uang Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah fokus pencegahan dan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sehubungan dengan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada kepala daerah.

Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

"Untuk secara fokus dan optimal melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, terutama dana desa guna meminimalisasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara," kata pria yang akrab disapa Bamsoet, Jumat (16/2).

Lihat juga: Kronologi OTT Suap Pinjaman Daerah Lampung Tengah

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.

Pemerintah juga diminta untuk mendorong para kepala daerah untuk menerapkan e-government dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset agar lebih mudah dikontrol secara elektronik.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tiga tindakan terprogram, yaitu pencegahan, pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi, dan pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

Lihat juga: OTT dan Aturan Dana Kampanye yang Dilanggar Calon Petahana

Bamsoet mengimbau kepada para pimpinan partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader yang tengah mengikuti pilkada agar hati-hati terhadap pratik suap dan godaan transaksional lainnya.

"Sebab, suka atau tidak suka. Di setiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu ada beban elektoral yang akan mempengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang," ujarnya.

Dalam kurun 1,5 bulan, KPK tercatat sudah melakukan lima kali tangkap tangan kepada lima kepala daerah, yang juga di antara mereka mengikuti kontestasi pilkada serentak 2018.

Bulan lalu, KPK menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah Selatan Abdul Latief, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, berturut-turut KPK menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae yang diusung PDIP dan Bupati Subang Imas Aryumningsih yang merupakan kader Golkar.

Terakhir, KPK melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang juga merupakan kader Partai NasDem dan calon Gubernur Lampung. (pmg)