Wiranto Minta Kecelakaan Infrastruktur Tak Dikaitkan Sabotase

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta masyarakat tidak menduga-duga penyebab kecelakaan infrastruktur, termasuk mengaitkannya dengan sabotase. Penyelidikan lanjut dibutuhkan guna mengetahui penyebab kecelakaan.

"Enggak bisa mengarang sendiri, banyak berarti sabotase. Jangan muncul pendapat pribadi yang menjadi hoax," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/2).

Ia mengatakan, dugaan-dugaan soal sabotase seperti itu akan mengganggu ketentraman masyarakat. Wiranto meminta masyarakat menunggu penyelidikan Kepolisian serta hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lihat juga: Evaluasi Infrastruktur, Anies Minta Proyek LRT Tak Disetop

Sejak Oktober 2017 hingga sekarang terjadi sekitar delapan kecelakaan di proyek infrastruktur. Terakhir, pier head atau cetakan beton tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu jatuh menimpa tujuh orang pekerja, Selasa (20/2). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara proyek-proyek elevated (layang) di Indonesia.

Menurut Wiranto, berdasarkan penyelidikan dan evaluasi akan terungkap penyebab kecelakaan, sehingga bisa diketahui apakah karena kesalahan teknis, kelalaian (human error) atau struktur proyek yang tidak sesuai dengan rencana.

"Pembangunan infrastruktur berlipat ganda. Maka rasio kecelakaan kegagalan apakan seimbang dengan jumlah sekarang nanti penjelasan dari Menteri PUPR. Penjelasan Kepolisan lebih kepada penyebabnya apa. Tunggu tanggal mainnya," tuturnya.

Pembangunan infrastruktur selama era pemerintah Joko Widodo menuai kritikan. YLKI menyebut proyek infrastruktur dikerjakan seperti sopir angkutan yang mengejar setoran tanpa memperhatikan faktor keselamatan.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengevaluasi proyek pembangunan terutama berkonstruksi layang. Hasil evaluasi nantinya diberikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai dasar pemberian sanksi terhadap penyedia jasa konstruksi.

Lihat juga: Buruh Duga Jokowi Kejar Target Infrastruktur Demi Pilpres

(ugo/sur)