KPK Tegaskan Tak Ada Penangguhan Penahanan untuk Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada penangguhan penahanan bagi para calon kepala daerah yang tengah ditahan oleh KPK demi memberi kesempatan kepada mereka untuk kampanye di Pilkada 2018.

"Saya kira belum ada selama ini KPK akan mengabulkan penangguhan penahanan dengan alasan mengikuti kampanye," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/2).

Lihat juga: Mendagri Sebut Petahana Terjaring OTT KPK Bisa Ikut Pilkada

Sebaliknya, kata dia, KPK akan tetap berfokus untuk bisa menyelesaikan kasus yang tengah menjerat para calon kepala daerah tersebut. Artinya, KPK akan tetap memeriksa mereka saat dibutuhkan.

"Jika kita butuhkan bukti lain, tetap lakukan proses pencarian bukti," ujar Febri.

Lebih lanjut, Febri menyampaikan pembantaran penahanan hanya berlaku pada kondisi tertentu, yakni kondisi sakit.

"Tapi untuk penangguhan penahanan, kita belum ada terutama untuk kampanye," imbuh dia.

Lihat juga: Tangkap Tangan KPK Jelang Pilkada dan Bukti Kegagalan Partai

KPK telah menangkap lima kepala daerah dalam dua bulan pertama 2018 lewat operasi tangkap tangan. Empat di antaranya merupakan calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 atau petahana.

Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam kasus mereka yang ditangani KPK, Nyono, Marianus, dan Imas disangkakan sebagai penerima suap, sedangkan Mustafa diduga sebagai pemberi suap.

Lihat juga: KPK Dalami Dugaan Suap Marianus Sae Terkait Biaya Kampanye

(arh/wis)