Puluhan Juta untuk Bujuk Dokter Ke Papua
Dewi Safitri | CNN Indonesia
Kamis, 22 Feb 2018 10:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah kematian puluhan balita akibat campak dan gizi buruk awal tahun ini, pemerintah mematangkan rencana guna menarik lebih banyak tenaga kesehatan agar mau ditugaskan ke Papua.
Di Kabupaten Asmat saja, tercatat 72 anak meninggal dunia. Sampai status Kejadian Luar Biasa, KLB campak, resmi dicabut awal Februari lalu, masih ada 12 anak dirawat di RSU Agats karena campak dan gizi buruk.
Menurut pernyataan resmi Kementrian Kesehatan, sementara situasi setempat dianggap 'terkendali'.
"Kita tetap perlu waspada. Sekarang fokus kita adalah bagimana yang sakit disembuhkan dan yang sudah sehat dijaga supaya tidak relapse. Kita mau kondisi kesehatan lokal stabil," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementrian Kesehatan, Usman Sumantri kepada CNN Indonesia.
Bupati Asmat Elisa Kambu beberapa kali menyebut soal pentingnya tim pendamping pasca KLB. Asmat, menurut Bupati Elisa, terutama masih sangat kekurangan tenaga medis.
"Kami di Asmat masih memerlukan dukungan. Kami masih butuh perawat dan dokter. Kami nanti bisa duduk bersama-sama agar bisa riil," kata Bupati dalam rapat pencabutan status KLB lalu.
Kementrian Kesehatan memperkirakan periode pendampingan akan makan waktu hingga enam bulan pasca-KLB. Setelah itu, pemerintah merencanakan program pengiriman tenaga kesehatan jangka panjang untuk Asmat dan berbagai kabupaten terpencil lain di Papua.
Dokter Sekaligus Petani
Kabupaten Asmat adalah wilayah hasil pemekaran Kabupaten Merauke pada 2004. Wilayahnya luas, lebih dari empat kali besar Jakarta. Penduduknya 76 ribu jiwa atau rata-rata kurang dari tiga orang untuk tiap kilometernya.
Asmat sudah jauh dikenal dunia sebelum Indonesia merdeka. Dalam kisah pelayarannya, James Cook yang menyusuri lautan Pasifik untuk membawa misi kerajaan Inggris Raya disebut-sebut sempat mendarat di Pantai Papua.
Kapten Cook mengirim anak buah ke darat, tapi mereka kembali dengan segan karena dikabarkan diserang warga asli yang diduga anggota suku Asmat. Kejadian itu bertarikh 1770.
Sampai kini, seperti juga sebagian orang asli Papua lain, warga suku Asmat masih banyak yang menggantungkan hidup dari berburu dan mencari pangan dari alam.
Tradisi ini dianggap mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan warga karena sumber pangan rentan dipengaruhi perubahan cuaca. Anak-anak yang berhasil disembuhkan juga terancam kembali terjangkit gizi buruk jika warga setempat tak dilatih cara bercocok-tanam dan beternak.
"Nanti kalau bahan bantuan habis, mau makan apa? Makanya kita perlu menerjunkan petugas pedamping yang bukan cuma mampu mengobati tapi juga berkebun. Ya dokter, ya petani," kata Usman Sumantri.
Lisa Duwiry, salah satu pendiri Yayasan Papua Cerdas yang turut menggalang bantuan untuk warga Papua, mengatakan bergantung hidup pada alam adalah salah satu masalah utama warga di wilayah ujung Timur Indonesia ini.
"Mereka memanfaatkan hasil hutan saja sebetulnya. Sagu yang tumbuh liar bukan budi daya, kemudian berburu. Makanya, ketika perubahan cuaca ekstrim makanan pokok mereka tidak ada lagi, (akibatnya), ya kelaparan."
Seperti Kementrian kesehatan, menurut Lisa dari pengalaman di Korowai mendidik warga soal kemampuan bertanam dan beternak sama penting dengan persoalan menjaga kesehatan.
"Sekarang yang di sekitar sekolah, termasuk anak sekolah juga, salah satu mata pelajarannya adalah berkebun. Di sekitar sekolah buat kebun jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan", tambahnya.
Bersama sekelompok orang dan misionaris asal Amerika Serikat, Lisa dalam beberapa bulan terakhir menggalang dukungan di media sosial untuk mendapat bantuan bagi warga Korowai, yang juga didera krisis akibat penyakit dan gizi buruk.
Panggilan Hati
Mendatangkan tenaga kesehatan dari luar Papua untuk berbagai kebutuhan lokal sementara ini dianggap sebagai solusi paling realistis. Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah memiliki Program Nusantara Sehat yang dirancang khusus untuk enam provinsi paling miskin dan sulit dijangkau di tanah air.
Namun, mendatangkan dokter, perawat, ahli gizi, analis kesehatan dan ahli farmasi ke tempat seperti Papua jelas tidak mudah.
Saat berkampanye untuk membawa bantuan masuk ke kampung-kampung terpencil di Korowai, Lisa dan tim bantuannya sempat mewawancarai 15 tenaga perawat yang berminat. Belakangan semuanya mundur.
"Tidak semua punya jiwa besar untuk mau menetap lama di pedalaman kecuali memang panggilan hati," katanya masygul.
Selain panggilan hati, Papua juga menuntut fisik yang unggul. Daerah seperti yang didiami suku Korowai sangat minim infrastruktur. Untuk berkunjung antar-desa, dibutuhkan perjalanan dengan pesawat udara atau jalan kaki antara delapan jam sampai dengan tiga hari.
M. Yusrizal membuktikan sendiri sulitnya daratan Papua. Dokter muda ini datang dengan rombongan sebuah bank milik pemerintah sebagai relawan kesehatan awal tahun ini ke Asmat. Ia sudah punya pengalaman bertugas sebagai dokter di Bengkayang, dua jam perjalanan dengan mobil dari perbatasan Kalimantan Barat-Sabah, Malaysia.
Dirinya juga mengaku terus terang tak tahan bekerja di Asmat karena lokasi yang sulit dan fasilitas komunikasi yang terbatas.
Debat media sosial tentang mahasiswa Jakarta yang berniat ke Papua menggelitiknya.
"Untuk rekan-rekan yang ingin ke Asmat atau pedalaman lainnya, saya sarankan untuk tahu terlebih dahulu kondisi lapangan seperti apa. Agar kita bisa maksimal pada saat kunjungan, tidak planga-plongo. Misalnya mau ke Asmat, cari tahu dulu akses ke sana bagaimana, transportasi, apa problem utama mereka. Selain itu siapkan diri sendiri jangan pas mau bantu orang malah kita yang harus ditolong," kata Yusrizal.
Edukasi Mendesak
Situasi Asmat maupun Korowai ini menurut Kementrian Kesehatan menunjukkan persoalan mendasar daerah terpencil bukanlah masalah campak atau gizi buruk.
"Kesehatan cuma salah satu muara dari kondisi holistik di Papua. Problem awalnya adalah ketahanan pangan, infrastruktur untuk rumah sakit, MCK yang higienis, transportasi," kata Usman Sumantri.
"Tidak ada pangan, jadi kurang gizi. Tidak ada jalan, sulit mengangkut kebutuhan. Tidak ada WC, jadi buang air besar sembarangan sehingga sakit."
Di enam provinsi lain yang ditargetkan mendapat fasilitas Nusantara Sehat yakni Maluku, Mauluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, masalah bisa makin banyak. Termasuk di antaranya penyediaan air bersih yang belakangan makin sulit diakses warga daerah terpencil.
Namun, yang tampaknya paling mendesak adalah mengubah cara pikir warga agar hidup lebih teratur dan bersih. Orang Korowai, misalnya, menurut Lisa perlu diajari mandi dan mencuci baju.
"Karena banyak bantuan baju. Tapi orang Korowai tidak ada budaya cuci pakaian. Akhirnya penyakit kulit menyebar. Lalu air bersih juga sulit, ini perlu dibantu juga dan diedukasi, jangan bertukar botol atau kemasan air dengan yang sakit."
Menjaga anak agar tak terjangkit gizi buruk juga akan jadi tantangan karena di Papua umumnya berlaku budaya patriarki: kepala keluarga akan mendapat jatah makan terbanyak. Jatah pangan lebih kecil diterima istri dan anak-anak.
Pengalaman Yusrizal di Asmat pun mirip.
"Untuk (penanganan) gizi buruk perlu sekali pendampingan dengan edukasi. Kita sempat dengar cerita bahwa susu yang kita kasih untuk balita ternyata oleh orang tuanya tidak dikasih ke anak tapi malah diminum buat dicampur dengan kopi," kisahnya.
Tawaran Rp22 Juta
Saat dipanggil Presiden di tengah memuncaknya krisis akibat KLB Campak dan gizi buruk Januari lalu, Bupati Elisa Kambu menolak saran merelokasi warga.
Pemindahan suku-suku asli Papua dari tanah ulayatnya dianggap akan menimbulkan masalah baru karena terkait budaya, adat istiadat, termasuk menyediakan solusi warga bertanam dan berburu. Karena itu, solusi lebih tepat menurut Bupati adalah dengan mendekatkan fasilitas pada mereka.
"Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," katanya kepada wartawan usai bertemu presiden.
Dalam rapat koordinasi saat mencabut status KLB, Bupati juga menyanggupi peran daerah untuk turut memberi tambahan remunerasi pada tenaga kesehatan yang ditugaskan ke wilayahnya.
Tawaran yang sedang diusulkan Kementrian Kesehatan kepada Kementrian Keuangan adalah gaji setara Rp22 juta rupiah.
"Untuk NS, daerah sangat terpencil, kita usulkan ke Kementerian Keuangan berkisar Rp17.330.000. Tetapi belum dihitung oleh tim Kemenkeu. Untuk daerah terpencil tentu lebih kecil dari itu. Untuk daerah sangat terpencil kita akan minta sharing daerah Rp5 juta jadi total Rp22 jutaan," kata Usman Sumantri.
Dinaikkannya tawaran gaji, selain untuk memikat petugas medis agar bersedia ke daerah terpencil, menurut Usman juga sebagai bentuk apresiasi karena petugas bersangkutan akan diserahi tanggung jawab lebih.
"Kita maunya orang yang sudah siap mengelola Puskesmas dan komunitasnya. Bisa ngobati, tapi juga mengajari berkebun. Bukan cuma soal kesehatan tetapi juga berbagai masalah lainnya," tambah Usman.
Gaji di atas bisa bertambah lagi dari kapitasi (bayaran untuk dokter atau sekolah yang menyediakan jasa untuk publik) dana dari BPJS untuk tiap jenis layanan yang diberikan, meski untuk daerah dengan jumlah penduduk sedikit nilai kapitasinya diperkirakan tak akan besar.
Dokter Yusrizal meragukan tawaran tersebut akan menarik banyak peminat ke daerah terpencil. Sejak 2016, ia dan beberapa kawan sesama lulusan pendidikan kedokteran mengaku sudah ditawari antara Rp15-20 juta untuk bergabung dengan program Nusantara Sehat.
Di luar isu gaji, Yusrizal mengingatkan persoalan daerah terpencil bukan hanya soal uang. Keterbatasan fasilitas kesehatan disebutnya sebagai salah satu alasan yang membuat dokter enggan ke lokasi terpencil.
"Misalnya rontgen atau pemeriksaan lab. Atau obat-obatan deh yang paling sering tidak ada. Jadi pada males ke daerah, mau ngobatin pakai apa?"
Catatan Kementrian Kesehatan menunjukkan meski terdapat 13 unit Puskesmas, ternyata tiga di antaranya tak beroperasi di Asmat karena kekurangan tenaga dan anggaran. Kondisi semacam ini diharapkan terbantu dengan pasokan tenaga dari program Nusantara Sehat.
Sejumlah kabupaten di Papua yang menjadi target disebut-sebut sudah bersedia menawarkan tambahan tunjangan hingga belasan juta untuk membujuk kehadiran tenaga kesehatan ini. Jika angka ini terealisir, seorang dokter umum bisa mendapatkan antara Rp30-40juta dalam sebulan di Papua.
Kementrian Kesehatan menargetkan rekrutmen untuk tenaga kesehatan Nusantara Sehat dimulai bulan Maret 2018. Tenaga yang terpilih akan mengikuti pelatihan bercocok tanam, beternak dan beberapa ketrampilan praktis lain untuk mendorong penciptaan cadangan pangan oleh warga sendiri. (vws)
Di Kabupaten Asmat saja, tercatat 72 anak meninggal dunia. Sampai status Kejadian Luar Biasa, KLB campak, resmi dicabut awal Februari lalu, masih ada 12 anak dirawat di RSU Agats karena campak dan gizi buruk.
Menurut pernyataan resmi Kementrian Kesehatan, sementara situasi setempat dianggap 'terkendali'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Asmat Elisa Kambu beberapa kali menyebut soal pentingnya tim pendamping pasca KLB. Asmat, menurut Bupati Elisa, terutama masih sangat kekurangan tenaga medis.
Kementrian Kesehatan memperkirakan periode pendampingan akan makan waktu hingga enam bulan pasca-KLB. Setelah itu, pemerintah merencanakan program pengiriman tenaga kesehatan jangka panjang untuk Asmat dan berbagai kabupaten terpencil lain di Papua.
 Sampai status Kejadian Luar Biasa, KLB campak, resmi dicabut awal Februari lalu, masih ada 12 anak dirawat di RSU Agats karena campak dan gizi buruk. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Kabupaten Asmat adalah wilayah hasil pemekaran Kabupaten Merauke pada 2004. Wilayahnya luas, lebih dari empat kali besar Jakarta. Penduduknya 76 ribu jiwa atau rata-rata kurang dari tiga orang untuk tiap kilometernya.
Asmat sudah jauh dikenal dunia sebelum Indonesia merdeka. Dalam kisah pelayarannya, James Cook yang menyusuri lautan Pasifik untuk membawa misi kerajaan Inggris Raya disebut-sebut sempat mendarat di Pantai Papua.
Kapten Cook mengirim anak buah ke darat, tapi mereka kembali dengan segan karena dikabarkan diserang warga asli yang diduga anggota suku Asmat. Kejadian itu bertarikh 1770.
Sampai kini, seperti juga sebagian orang asli Papua lain, warga suku Asmat masih banyak yang menggantungkan hidup dari berburu dan mencari pangan dari alam.
Tradisi ini dianggap mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan warga karena sumber pangan rentan dipengaruhi perubahan cuaca. Anak-anak yang berhasil disembuhkan juga terancam kembali terjangkit gizi buruk jika warga setempat tak dilatih cara bercocok-tanam dan beternak.
"Nanti kalau bahan bantuan habis, mau makan apa? Makanya kita perlu menerjunkan petugas pedamping yang bukan cuma mampu mengobati tapi juga berkebun. Ya dokter, ya petani," kata Usman Sumantri.
Lisa Duwiry, salah satu pendiri Yayasan Papua Cerdas yang turut menggalang bantuan untuk warga Papua, mengatakan bergantung hidup pada alam adalah salah satu masalah utama warga di wilayah ujung Timur Indonesia ini.
"Mereka memanfaatkan hasil hutan saja sebetulnya. Sagu yang tumbuh liar bukan budi daya, kemudian berburu. Makanya, ketika perubahan cuaca ekstrim makanan pokok mereka tidak ada lagi, (akibatnya), ya kelaparan."
Seperti Kementrian kesehatan, menurut Lisa dari pengalaman di Korowai mendidik warga soal kemampuan bertanam dan beternak sama penting dengan persoalan menjaga kesehatan.
"Sekarang yang di sekitar sekolah, termasuk anak sekolah juga, salah satu mata pelajarannya adalah berkebun. Di sekitar sekolah buat kebun jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan", tambahnya.
Bersama sekelompok orang dan misionaris asal Amerika Serikat, Lisa dalam beberapa bulan terakhir menggalang dukungan di media sosial untuk mendapat bantuan bagi warga Korowai, yang juga didera krisis akibat penyakit dan gizi buruk.
 Kabupaten Asmat adalah wilayah hasil pemekaran Kabupaten Merauke pada 2004. Wilayahnya luas, lebih dari empat kali besar Jakarta. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Mendatangkan tenaga kesehatan dari luar Papua untuk berbagai kebutuhan lokal sementara ini dianggap sebagai solusi paling realistis. Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah memiliki Program Nusantara Sehat yang dirancang khusus untuk enam provinsi paling miskin dan sulit dijangkau di tanah air.
Namun, mendatangkan dokter, perawat, ahli gizi, analis kesehatan dan ahli farmasi ke tempat seperti Papua jelas tidak mudah.
Saat berkampanye untuk membawa bantuan masuk ke kampung-kampung terpencil di Korowai, Lisa dan tim bantuannya sempat mewawancarai 15 tenaga perawat yang berminat. Belakangan semuanya mundur.
"Tidak semua punya jiwa besar untuk mau menetap lama di pedalaman kecuali memang panggilan hati," katanya masygul.
Selain panggilan hati, Papua juga menuntut fisik yang unggul. Daerah seperti yang didiami suku Korowai sangat minim infrastruktur. Untuk berkunjung antar-desa, dibutuhkan perjalanan dengan pesawat udara atau jalan kaki antara delapan jam sampai dengan tiga hari.
Tidak semua punya jiwa besar untuk mau menetap lama di pedalaman kecuali memang panggilan hatiLisa Duwiry |
Dirinya juga mengaku terus terang tak tahan bekerja di Asmat karena lokasi yang sulit dan fasilitas komunikasi yang terbatas.
Debat media sosial tentang mahasiswa Jakarta yang berniat ke Papua menggelitiknya.
"Untuk rekan-rekan yang ingin ke Asmat atau pedalaman lainnya, saya sarankan untuk tahu terlebih dahulu kondisi lapangan seperti apa. Agar kita bisa maksimal pada saat kunjungan, tidak planga-plongo. Misalnya mau ke Asmat, cari tahu dulu akses ke sana bagaimana, transportasi, apa problem utama mereka. Selain itu siapkan diri sendiri jangan pas mau bantu orang malah kita yang harus ditolong," kata Yusrizal.
 Penghalang mendatangkan tenaga kesehatan ke Asmat bukan hanya soal bayaran, tapi juga fasilitas medis yang buruk. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Situasi Asmat maupun Korowai ini menurut Kementrian Kesehatan menunjukkan persoalan mendasar daerah terpencil bukanlah masalah campak atau gizi buruk.
"Kesehatan cuma salah satu muara dari kondisi holistik di Papua. Problem awalnya adalah ketahanan pangan, infrastruktur untuk rumah sakit, MCK yang higienis, transportasi," kata Usman Sumantri.
"Tidak ada pangan, jadi kurang gizi. Tidak ada jalan, sulit mengangkut kebutuhan. Tidak ada WC, jadi buang air besar sembarangan sehingga sakit."
Di enam provinsi lain yang ditargetkan mendapat fasilitas Nusantara Sehat yakni Maluku, Mauluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, masalah bisa makin banyak. Termasuk di antaranya penyediaan air bersih yang belakangan makin sulit diakses warga daerah terpencil.
Namun, yang tampaknya paling mendesak adalah mengubah cara pikir warga agar hidup lebih teratur dan bersih. Orang Korowai, misalnya, menurut Lisa perlu diajari mandi dan mencuci baju.
"Karena banyak bantuan baju. Tapi orang Korowai tidak ada budaya cuci pakaian. Akhirnya penyakit kulit menyebar. Lalu air bersih juga sulit, ini perlu dibantu juga dan diedukasi, jangan bertukar botol atau kemasan air dengan yang sakit."
Menjaga anak agar tak terjangkit gizi buruk juga akan jadi tantangan karena di Papua umumnya berlaku budaya patriarki: kepala keluarga akan mendapat jatah makan terbanyak. Jatah pangan lebih kecil diterima istri dan anak-anak.
Pengalaman Yusrizal di Asmat pun mirip.
"Untuk (penanganan) gizi buruk perlu sekali pendampingan dengan edukasi. Kita sempat dengar cerita bahwa susu yang kita kasih untuk balita ternyata oleh orang tuanya tidak dikasih ke anak tapi malah diminum buat dicampur dengan kopi," kisahnya.
 Kementerian Kesehatan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan memberikan gaji Rp22 Juta untuk tenaga kesehatan di Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Saat dipanggil Presiden di tengah memuncaknya krisis akibat KLB Campak dan gizi buruk Januari lalu, Bupati Elisa Kambu menolak saran merelokasi warga.
Pemindahan suku-suku asli Papua dari tanah ulayatnya dianggap akan menimbulkan masalah baru karena terkait budaya, adat istiadat, termasuk menyediakan solusi warga bertanam dan berburu. Karena itu, solusi lebih tepat menurut Bupati adalah dengan mendekatkan fasilitas pada mereka.
"Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," katanya kepada wartawan usai bertemu presiden.
Dalam rapat koordinasi saat mencabut status KLB, Bupati juga menyanggupi peran daerah untuk turut memberi tambahan remunerasi pada tenaga kesehatan yang ditugaskan ke wilayahnya.
Tawaran yang sedang diusulkan Kementrian Kesehatan kepada Kementrian Keuangan adalah gaji setara Rp22 juta rupiah.
"Untuk NS, daerah sangat terpencil, kita usulkan ke Kementerian Keuangan berkisar Rp17.330.000. Tetapi belum dihitung oleh tim Kemenkeu. Untuk daerah terpencil tentu lebih kecil dari itu. Untuk daerah sangat terpencil kita akan minta sharing daerah Rp5 juta jadi total Rp22 jutaan," kata Usman Sumantri.
Dinaikkannya tawaran gaji, selain untuk memikat petugas medis agar bersedia ke daerah terpencil, menurut Usman juga sebagai bentuk apresiasi karena petugas bersangkutan akan diserahi tanggung jawab lebih.
"Kita maunya orang yang sudah siap mengelola Puskesmas dan komunitasnya. Bisa ngobati, tapi juga mengajari berkebun. Bukan cuma soal kesehatan tetapi juga berbagai masalah lainnya," tambah Usman.
Jadi pada males ke daerah, mau ngobatin pakai apa?M. Yusrizal |
Dokter Yusrizal meragukan tawaran tersebut akan menarik banyak peminat ke daerah terpencil. Sejak 2016, ia dan beberapa kawan sesama lulusan pendidikan kedokteran mengaku sudah ditawari antara Rp15-20 juta untuk bergabung dengan program Nusantara Sehat.
Di luar isu gaji, Yusrizal mengingatkan persoalan daerah terpencil bukan hanya soal uang. Keterbatasan fasilitas kesehatan disebutnya sebagai salah satu alasan yang membuat dokter enggan ke lokasi terpencil.
"Misalnya rontgen atau pemeriksaan lab. Atau obat-obatan deh yang paling sering tidak ada. Jadi pada males ke daerah, mau ngobatin pakai apa?"
Catatan Kementrian Kesehatan menunjukkan meski terdapat 13 unit Puskesmas, ternyata tiga di antaranya tak beroperasi di Asmat karena kekurangan tenaga dan anggaran. Kondisi semacam ini diharapkan terbantu dengan pasokan tenaga dari program Nusantara Sehat.
Sejumlah kabupaten di Papua yang menjadi target disebut-sebut sudah bersedia menawarkan tambahan tunjangan hingga belasan juta untuk membujuk kehadiran tenaga kesehatan ini. Jika angka ini terealisir, seorang dokter umum bisa mendapatkan antara Rp30-40juta dalam sebulan di Papua.
Kementrian Kesehatan menargetkan rekrutmen untuk tenaga kesehatan Nusantara Sehat dimulai bulan Maret 2018. Tenaga yang terpilih akan mengikuti pelatihan bercocok tanam, beternak dan beberapa ketrampilan praktis lain untuk mendorong penciptaan cadangan pangan oleh warga sendiri. (vws)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK