Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai wacana pasangan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Pemilu 2019 menjadi opsi ideal jika Jusuf Kalla tidak dapat kembali maju.
"Kalau Pak JK tidak boleh, maka yang ideal adalah pasangan Jokowi-Prabowo," kata Bambang alias Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/2).
Bukan tanpa sebab Bamsoet menilai duet Jokowi-Prabowo sebagai pasangan ideal. Menurutnya, pertarungan Jokowi dan Prabowo bisa memicu perpecahan, sebaliknya akan menciptakan persatuan jika keduanya berpasangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perpecahan akibat pertarungan Jokowi-Prabowo tercermin di Pilpres 2019. Kata Bamsoet, proses penyatuan kembali akibat perpecahan itu memakan waktu sampai setidaknya dua tahun.
Perpecahan juga terjadi di level parlemen. Akibat poros Jokowi dan Prabowo, parlemen terbagi ke dalam Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi dan kelompok oposisi dalam Koalisi Merah Putih.
"Keberadaan KMP-KIH di parlemen juga sangat mempengaruhi akhirnya kinerja pemerintahan satu tahun kemarin pascapilpres kan agak stuck, tidak langsung bisa berlari," katanya.
"Jadi ke depan saya pikir dibutuhkan kesadaran bagi kita sebagai anak bangsa untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan mendorong pasangan yang minim potensi perpecahannya," ujar dia.
Wacana duet Jokowi-Prabowo sebelumnya sudah ditolak mentah-mentah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut dia, Prabowo sudah harga mati dicalonkan sebagai calon presiden.
Dengan demikian kata Fadli, peluang Gerindra untuk mencalonkan calon selain Prabowo terhitung kecil. Opsi Prabowo untuk mengajukan calon lain pun disebut mustahil.
"Ya (harga mati), jadi calon presiden lah," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta.
Sementara Jokowi sudah resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Politikus PDIP Puan Maharani dalam Rapat Kerja Nasional III di Bali kemarin menyatakan, duet Jokowi-Prabowo bukan hal mustahil.
Menurutnya, komunikasi dengan semua parpol akan dilakukan terkait dengan Pemilihan Presiden 2019.
(wis/sur)