Fadli Zon Anggap Jokowi Lucu Enggan Tanda Tangan UU MD3

TTK, CNN Indonesia | Selasa, 27/02/2018 20:27 WIB
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Presiden Jokowi seharusnya terbuka sejak pembahasan jika memang tidak menyetujui sejumlah poin dalam UU MD3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan sikap tidak konsisten Presiden Jokowi terhadap UU MD3. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyesalkan sikap tidak konsisten Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

"Kalau sekarang presiden tidak mau tandatangan kan lucu, berarti presiden enggak konsisten dengan apa yang dia katakan dalam sidang paripurna," Kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).

Fadli menyayangkan sikap presiden Jokowi tersebut karena pembicaraan mengenai UU MD3 sebelumnya pernah dibahas bersama pemerintah pada tingkat I dan II.


Dalam rapat paripurna mengesahkan UU MD3 bahkan ada pendapat berupa persetujuan presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Saya kira presiden seharusnya bilang kalau tidak setuju, harusnya dia bilang ada sejumlah hal yang tidak saya setujui, agar UU tersebut tidak disahkan," katanya.

Fadli pun menduga ada masalah koordinasi terkait perubahan sikap presiden terhadap UU MD3.

"Saya kira tentu dalam satu proses pasti ada pro dan kontra yang biasa saja, terutama tentang MD3 ini," tuturnya.

"Tetapi dalam mekanisme kita bertata negara itu ada sampai tiga kali ditanya pendapat akhir dari presiden dan tiga kali ditanyakan ke seluruh perwakilan fraksi dan seluruh anggota paripurna hingga akhirnya mendapat persetujuan akhir dari presiden dan paripurna," lanjut dia.

Lebih lanjut, Fadli tak mempersoalkan kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang untuk membatalkan UU MD3 tersebut.

"Itu kan hak dari presiden. Kalau lewat 30 hari kan akan menjadi undang-undang," jelasnya.

UU MD3 menuai kritik dari masyarakat karena beberapa pasal dalam UU tersebut dianggap mengistimewakan anggota dewan dan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Sementara Presiden Jokowi mengaku masih melakukan kajian sebelum menandatangani naskah UU MD3 hasil revisi. 

"Ini (kalau) saya tanda tangan, nanti masyarakat sampaikan (UU MD3) ini didukung penuh (oleh Presiden). Enggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian," ujar Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2).

Jokowi memaklumi keresahan di masyarakat akibat UU MD3 terbaru itu dan tidak menginginkan penurunan kualitas demokrasi terkait UU MD3 tersebut. (wis/sur)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK