Fadli Zon Tak Persoalkan Larangan Pasang Foto Tokoh Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak mempersoalkan Peraturan KPU yang melarang calon atau partai politik memasang foto tokoh nasional dalam alat peraga kampanye di Pilkada 2018.

Fadli menduga tujuan KPU melarang hal tersebut agar tokoh seperti Sukarno, Soeharto, atau tokoh Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak disalahgunakan kandidat maupun partai politik.

"Saya kira itu sih baik-baik saja," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/2).

Walaupun kata Fadli, seharusnya KPU tidak perlu mengatur hal tersebut secara jauh karena bukan persoalan substansial. Sebab, dalam iklim demokrasi tidak semua hal dianggap perlu diatur.

"Cuma kalau maksudnya ini memberi penghargaan mereka supaya tidak disalahgunakan ya itu juga menurut saya bagus," ujarnya.

Lihat juga: Demokrat Akui Ada Peluang AHY Dampingi Jokowi di Pilpres

Di sisi lain, Ketua Bappilu PKB Daniel Johan menganggap bahwa aturan itu harus disosialisasikan secara luas karena tokoh nasional tersebut memiliki nilai historis dengan kandidat maupun partai.

"Jangan sampai pelarangan membuat kesan tokoh-tokoh bangsa ini jadi seperti tokoh terlarang," kata Daniel.

Daniel mengatakan pelarangan ini tidak akan berdampak terhadap hasil pemilihan melainkan hanya akan menimbulkan gangguan psikologis di tengah kontestan maupun simpatisan partai.

"PKB akan jelaskan ke kader-kader. Cuma khawatir ada kader yang tetap pasang karena rasa cinta dan hormat itu," katanya.

KPU melarang partai politik memasang wajah dan/atau nama presiden dan wakil presiden serta tokoh nasional yang bukan pengurus partai ke dalam alat peraga kampanye.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan larangan itu mencegah terjadinya pelanggaran selama kampanye.

Wahyu mencontohkan beberapa tokoh yang dilarang oleh KPU, antara lain mantan presiden Soekarno, Soeharto, mantan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, mantan presiden BJ Habibie, pendiri NU KH Hasyim Ashari, dan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.

Larangan ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan tersebut ada di Pasal 29 PKPU tentang desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota atau yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Aturan itu menjelaskan parpol dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Lihat juga: PDIP: Foto Bung Karno Lebih Relevan Ketimbang Madonna

(ugo/ugo)