PDIP Protes KPU Larang Parpol Pasang Foto Sukarno

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Selasa, 27/02/2018 15:13 WIB
PDI Perjuangan meminta KPU membatalkan larangan partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh bangsa lainnya dalam alat peraga kampanye. PDI Perjuangan meminta KPU membatalkan larangan partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh bangsa lainnya dalam alat peraga kampanye. (AFP PHOTO / INTERNATIONAL NEWS PHOTOS / DOUG CHEVALIER)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan larangan partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh bangsa lainnya dalam alat peraga kampanye.

Dalam aturan kampanye, KPU melarang partai politik memajang foto Sukarno, Soeharto dan tokoh lainnya yang bukan pengurus partai dalam alat peraga kampanye.

Eva mengatakan partainya tidak setuju jika peraturan tersebut diberlakukan.


"Batalkan peraturan tersebut," kata Eva kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (27/2).

Eva mempertanyakan maksud dan tujuan dari langkah KPU yang melarang partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh lainnya dalam alat peraga.


Eva menduga, KPU tengah mendorong partai-partai politik untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat yang pragmatis serta mengabaikan sisi historis. Dia sangat menyayangkan jika benar itu yang menjadi motif KPU.

"Maunya KPU, parpol-parpol tidak perlu ideologi kali ya? Ini berlaku bagi semua parpol, bukan hanya PDIP lho," ucapnya.

Eva menjelaskan, semangat dan ajarannya tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa mesti diteruskan dan dikembangkan, bukan malah diberangus.

Eva bahkan berani menungkapkan bahwa KPU telah menjadi korban buku End of Ideology karangan Daniel Bell yang terbit 1960.

"KPU korban buku End of Ideology," kata Eva.


Eva juga bertanya-tanya, apakah KPU tengah menjalani misi tertentu. Misi yang dimaksud Eva yakni mempromosikan ideologi tunggal di Indonesia.

"Atau KPU sedang promo ideologi tunggal? Alias neolib," katanya.

Larangan KPU dianggap cenderung merugikan PDIP. Terlebih, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga PDIP disebutkan secara tersurat bahwa ajaran Soekarno merupakan rujukan utama kader PDIP.

Dia curiga KPU tidak mendukung PDIP melanggengkan ideologi Pancasila yang didengungkan pertama kali oleh Sukarno.

"KPU kok ahistoris dan tidak mendukung upaya PDIP untuk tetap konsisten dengan ideologi Pancasila ya?" ucapnya.

(gil)