KPK Pelajari Audit Kerugian Negara Kasus Korupsi Jasindo
Feri Agus | CNN Indonesia
Rabu, 28 Feb 2018 03:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait pengadaan Asuransi Oil and Gas antara BP Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun 2010-2012 dan Tahun 2012-2014.
Lembaga antirasuah kini tengah mempelajari hasil audit kerugian negara yang baru diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, belum disebutkan berapa total kerugian negara dalam kasus korupsi Jasindo ini.
"Perhitungan kerugian keuangan negara sudah diterima KPK. Setelah itu tentu kita harus pelajari lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).
Dalam kasus dugaan korupsi di Jasindo ini, KPK baru menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Budi Tjahjono.
Budi diduga menerima imbalan sebesar Rp15 miliar dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas pada KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014. Imbalan yang diterima Budi itu ditenggarai oleh KPK sebagai kerugian negara awal.
Febri melanjutkan hasil perhitungan kerugian negara itu akan disesuaikan dengan keterangan sejumlah tersangka yang telah diperiksa sebagai saksi.
Data kerugian negara juga akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
"Kami pelajari, kami lihat kesesuaian dengan saksi-saksi yang sudah kami periksa dan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut. Itu langkah signifikan dalam penanganan perkara. Karena kami pakai Pasal 2, Pasal 3," tuturnya.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Jasindo sudah berjalan hampir setahun, namun Budi selaku tersangka belum pernah diperiksa.
Febri menjawab diplomatis saat ditanya soal itu. "Nanti kami sampaikan lebih lanjut jadwal pemeriksaan. Tentu akan kami periksa."
Penetapan tersangka Budi diumumkan KPK pada 3 Mei 2017. Budi diduga menerima imbalan sebesar Rp15 miliar pengadaan Asuransi Oil and Gas antara BP Migas dan KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014, dengan menunjuk seorang agen atau broker.
KPK menduga uang Rp15 miliar itu mengalir juga ke kantong sejumlah pejabat di PT Asuransi Jasindo.
Jajaran direksi ketika Budi memimpin PT Asuransi Jasindo di antaranya Untung H Santosa selaku Direktur Pemasaran, Syarifudin selaku Direktur Teknik dan Luar Negeri.
Kemudian Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel, serta Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi. Kini Solihah menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasindo.
Jasindo dalam dua pengadaan asuransi dari BP Migas itu ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium. PT Jasindo mengajak perusahaan asuransi lainnya, yakni PT Tugu Pratama Indonesia (TPI), PT Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Central Asia (ACA), dan PT Asuransi Adira Dinamika.
Budi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk seseorang menjadi agen atau broker dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas tersebut. Dalam penyelidikan, KPK menemukan bahwa PT Jasindo sebetulnya tak memerlukan agen.
Pasangan, proses tender di BP Migas dilaksanakan secara terbuka. KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara. (wis)
Lembaga antirasuah kini tengah mempelajari hasil audit kerugian negara yang baru diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, belum disebutkan berapa total kerugian negara dalam kasus korupsi Jasindo ini.
"Perhitungan kerugian keuangan negara sudah diterima KPK. Setelah itu tentu kita harus pelajari lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi diduga menerima imbalan sebesar Rp15 miliar dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas pada KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014. Imbalan yang diterima Budi itu ditenggarai oleh KPK sebagai kerugian negara awal.
Data kerugian negara juga akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
"Kami pelajari, kami lihat kesesuaian dengan saksi-saksi yang sudah kami periksa dan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut. Itu langkah signifikan dalam penanganan perkara. Karena kami pakai Pasal 2, Pasal 3," tuturnya.
Febri menjawab diplomatis saat ditanya soal itu. "Nanti kami sampaikan lebih lanjut jadwal pemeriksaan. Tentu akan kami periksa."
Penetapan tersangka Budi diumumkan KPK pada 3 Mei 2017. Budi diduga menerima imbalan sebesar Rp15 miliar pengadaan Asuransi Oil and Gas antara BP Migas dan KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014, dengan menunjuk seorang agen atau broker.
KPK menduga uang Rp15 miliar itu mengalir juga ke kantong sejumlah pejabat di PT Asuransi Jasindo.
Jajaran direksi ketika Budi memimpin PT Asuransi Jasindo di antaranya Untung H Santosa selaku Direktur Pemasaran, Syarifudin selaku Direktur Teknik dan Luar Negeri.
Kemudian Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel, serta Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi. Kini Solihah menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasindo.
Budi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk seseorang menjadi agen atau broker dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas tersebut. Dalam penyelidikan, KPK menemukan bahwa PT Jasindo sebetulnya tak memerlukan agen.
Pasangan, proses tender di BP Migas dilaksanakan secara terbuka. KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK