Jokowi Tak Pernah Terima Permohonan Grasi Abu Bakar Ba'asyir

Dias Saraswati & Christie Stefanie, CNN Indonesia | Jumat, 02/03/2018 20:17 WIB
Jokowi Tak Pernah Terima Permohonan Grasi Abu Bakar Ba'asyir Setelah mengizinkan terpidana teroris Abu Bakar Ba'asyir (tengah-putih) berobat di RSCM, muncul wacana pria yang dikurung di Gunung Sindur itu minta grasi ke Presiden Jokowi. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo enggan mengomentari lebih lanjut mengenai desakan membebaskan terpidana perkara terorisme Abu Bakar Ba'asyir akibat usia dan penyakit yang diderita.

Ia menyatakan tak akan berkomentar karena sama sekali belum mendapatkan permohonan resmi soal grasi maupun tahanan rumah dari Abu Bakar Ba'asyir.

"Urusan grasi dan tahanan rumah saya sampai saat ini belum menerima surat permohonan. Jadi saya tidak bisa berbicara," ujar Jokowi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat Jumat (2/3).



Kemarin, pria yang dikurung di Lapas Gunung Sindur itu telah diberikan izin untuk menjalani pengobatan rujukan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Setelah pengobatan atas penyakit pembengkakan pembuluh darah di kakinya, Abu Bakar Ba'asyir kembali ke Gunung Sindur. Ia direncanakan kembali ke RSCM pekan depan untuk menjalani pengobatan lanjutan.

Grasi adalah kewenangan presiden terhadap terpidana setelah mengajukan surat resmi. Setelah surat diterima dari kuasa hukum dan terpidana, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi biasanya diberikan pada saat-saat tertentu seperti Kemerdekaan 17 Agustus dan Hari Raya. Jika diterima grasi dapat berupa peringanan atau pengurangan hukuman, perubahan jenis hukuman, hingga penghapusan hukuman.

Soal wacana grasi itu, kuasa hukum Ba'asyir, Guntur Fattahillah kemarin menyatakan kliennya menyatakan tegas tak akan mengajukannya.


Proses Hukum

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta semua pihak untuk tidak asal melempar isu terkait dengan wacana pemberian grasi maupun abolisi bagi Abu Bakar Ba'asyir.

Sebab, kata Wiranto, isu tersebut berkaitan dengan proses hukum sehingga harus ditindaklanjuti secara hati-hati.

"Proses yang cukup dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum kita, jangan seeenaknya kemudian melempar isu," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (2/3).

Atas dasar itu Wiranto menyampaikan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas isu tersebut.

"Ya grasi, tahanan pindah ke rumah sakit, itu dibicarakan oleh satu kelompok rapat koordinasi di polhukam," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiranto menuturkan dari sisi pelayanan kesehatan, sebenarnya fasilitas di penjara pun sudah baik.


Namun, Wiranto memahami bahwa isu tersebut memang berkaitan dengan masalah kemanusiaan karena didasarkan pada kondisi kesehatan Ba'asyir.

Untuk itu, lanjut Wiranto, pemerintah akan memikirkan langkah-langkah yang tepat sehingga tidak hanya persoalan kemanusiaan saja tetapi juga menghormati HAM.

"Sehingga semua tindakan langkah-langkah serta tindakan tidak terlepas soal hal itu," ucap Wiranto.

Tak hanya itu, Witanto juga meminta agar isu tersebut tidak dikaitan dengan isu politik, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu.


(kid/asa)