Anies-Sandi Pakai APBD untuk Talangi Rumah DP Nol Rupiah
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Senin, 05 Mar 2018 18:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan dana APBD untuk menalangi pembayaran uang muka warga dalam program Rumah DP Nol Rupiah.
Dengan demikian, dipastikan tak akan ada subsidi yang diberikan kepada warga dalam proyek tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Agustino Darmawan mengatakan dana APBD yang digunakan adalah untuk menutup uang muka milik warga. Uang dari APBD itu akan dipakai sebagai dana talangan.
"Enggak ada (subsidi) dana dari APBD. Nanti ditalangi dari situ (APBD)," kata Agustino saat ditemui di kompleks DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
Namun dia enggan merinci berapa besaran dana APBD yang telah disiapkan untuk 'melancarkan' program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tersebut. "Nantilah, rahasia, jangan sampai (ke angka) dulu yah," katanya.
Agustino membenarkan jika warga berminat dengan Rumah DP Nol ini wajib menyetor dana talangan yang sudah dipinjamkan Pemprov untuk menutupi DP.
Setoran pun akan diambil dari biaya pembelian yang disetor warga setiap bulannya. "Jadi nanti kalau mau setor itu di dalamnya ada yang untuk bayar DP ada juga untuk bayar harga bangunannya, disatukan di setoran tiap bulan."
Meskipun istilah yang digunakan adalah DP Nol Rupiah, tapi kata dia bukan berarti DP tersebut akan digratiskan.
Menunggu BLUD
Di sisi lain, Agustino mengatakan secara keseluruhan untuk sistem dan program DP Nol ini masih harus menunggu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk. BLUD pun baru akan diluncurkan pada April.
BLUD ini dikatakan dia, memang memiliki peran pokok untuk mengurusi dari mulai skema pembelian hingga penyaringan warga yang berhak mendapat rumah DP nol tersebut.
Tugas pokok BLUD ini terdiri dari, pelayanan kepada masyarakat, menjaga keseimbangan supply and demand, pelayanan penyelenggaraan DP Nol Rupiah, dan kerjasama antara BLUD dengan institusi lainnya.
(asa)
Dengan demikian, dipastikan tak akan ada subsidi yang diberikan kepada warga dalam proyek tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Agustino Darmawan mengatakan dana APBD yang digunakan adalah untuk menutup uang muka milik warga. Uang dari APBD itu akan dipakai sebagai dana talangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dia enggan merinci berapa besaran dana APBD yang telah disiapkan untuk 'melancarkan' program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tersebut. "Nantilah, rahasia, jangan sampai (ke angka) dulu yah," katanya.
Agustino membenarkan jika warga berminat dengan Rumah DP Nol ini wajib menyetor dana talangan yang sudah dipinjamkan Pemprov untuk menutupi DP.
Setoran pun akan diambil dari biaya pembelian yang disetor warga setiap bulannya. "Jadi nanti kalau mau setor itu di dalamnya ada yang untuk bayar DP ada juga untuk bayar harga bangunannya, disatukan di setoran tiap bulan."
Meskipun istilah yang digunakan adalah DP Nol Rupiah, tapi kata dia bukan berarti DP tersebut akan digratiskan.
Menunggu BLUD
Di sisi lain, Agustino mengatakan secara keseluruhan untuk sistem dan program DP Nol ini masih harus menunggu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk. BLUD pun baru akan diluncurkan pada April.
BLUD ini dikatakan dia, memang memiliki peran pokok untuk mengurusi dari mulai skema pembelian hingga penyaringan warga yang berhak mendapat rumah DP nol tersebut.
Tugas pokok BLUD ini terdiri dari, pelayanan kepada masyarakat, menjaga keseimbangan supply and demand, pelayanan penyelenggaraan DP Nol Rupiah, dan kerjasama antara BLUD dengan institusi lainnya.
(asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK