Jakarta, CNN Indonesia -- Alih-alih datang memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu, tiga stasiun televisi swasta di bawah naungan MNC Group memilih mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk berkonsultasi. Hal itu disebut bisa memupus peluang pembelaan diri atas dugaan pelanggaran kampanye.
Komisioner KPI Hardley Stefano mengaku heran terhadap tiga stasiun TV itu, yakni RCTI, iNews TV, dan GTV, yang mangkir dari panggilan Bawaslu, pada Kamis (8/3).
"Memang mereka datang ke KPI tapi untuk berkonsultasi. Maka seharusnya mereka tak mengabaikan (panggilan) Bawaslu dong," kata Hardley saat dihubungi wartawan, Kamis (8/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Bawaslu memanggil pimpinan tiga stasiun TV yang diduga memfasilitasi salah satu partai politik untuk mencuri start kampanye.
Dikutip dari laman
mncgroup.com, tiga stasiun televisi itu ada di bawah kendali MNC Media atau Global Mediacom yang merupakan anak usaha MNC Group. Grup ini sendiri didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, yang juga Ketua Umum Partai Perindo.
Hardley mengungkakan, isi pembicaraan dalam pertemuan itu adalah soal konsultasi pimpinan empat stasiun TV terkait pemanggilan Bawaslu dalam hal tayangan yang diduga bernuansa kampanye.
Dia hanya menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan mengundang pihak terkait soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh keempat stasiun TV tersebut.
"Soalnya pelanggaran [pemilu] ini kan bisa berujung pidana. Maka ini ya harus dihindari. Ini kan bentuk dari investigasi Bawaslu dengan mengundang pihak terkait," katanya.
Hardley juga menyarankan para pimpinan stasiun TV itu untuk memenuhi panggilan Bawaslu berikutnya.
Jika mereka kembali tak hadir, peluang untuk mengklarifikasi dan menjelaskan soal dugaan pelanggaran kampanye tersebut tertutup.
"Ini (kalau tak hadir lagi) bisa membuat Bawaslu mengambil kesimpulan sendiri, dan itu lebih berbahaya, oleh karena itu mereka harus hadir," tandas dia.
Sebelumnya, Bawaslu menyebut tiga stasiun televisi tersebut mangkir dari panggilannya karena memilih berkonsultasi terlebih dulu dengan KPI.
"Mereka sudah menyatakan tak mau hadir, mereka sedang ke KPI sekarang untuk hadir disana," kata Komisioner Bawaslu, Muhammad Afifudin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/3).
(arh)