Analisis

Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019 dalam Aturan yang Renggang

RBC, CNN Indonesia | Jumat, 09/03/2018 08:43 WIB
Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019 dalam Aturan yang Renggang Skenario calon tunggal pada pilpres 2019 dinilai masih mungkin terjadi karena undang-undang dinilai belum mengatur tentang hal ini secara komprehensif. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi berpendapat skenario calon tunggal pada pilpres 2019 sangat mungkin terjadi karena undang-undang belum mengatur tentang hal ini secara komprehensif.

"Calon tunggal secara by design memang tidak dimungkinkan, tapi sangat mungkin kemudian muncul calon tunggal karena kondisi-kondisi tertentu," ujarnya dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Kamis (8/3).


Veri lalu menjelaskan tentang beberapa peraturan yang mencegah potensi munculnya calon tunggal.


Ia mengatakan pada Pasal 229 ayat (2) UU Pemilu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menolak pendaftaran pasangan calon jika paslon diusung gabungan seluruh parpol peserta pemilu, atau paslon diusung koalisi sejumlah parpol yang mengakibatkan parpol lainnya tidak dapat mendaftarkan paslon.

Berdasarkan peraturan ini, kata Veri, maka UU tidak memungkinkan aksi borong dukungan sehingga memunculkan calon tunggal. Namun, terdapat tiga kondisi yang juga tercantum dalam UU Pemilu sehingga memungkinkan munculnya calon tunggal dalam pilpres.

Kondisi pertama adalah ketika ada dua paslon yang mendaftar, tetapi salah satu paslon tidak memenuhi persyaratan. Setelah diusulkan paslon pengganti dalam waktu 14 hari pun ternyata paslon pengganti juga tidak memenuhi persyaratan.

Skenario tersebut diatur dalam Pasal 232 dan Pasal 233 UU Pemilu.


Kondisi kedua diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU Pemilu, yaitu ketika ada dua paslon yang mendaftar tetapi salah satu paslon berhalangan tetap dalam jangka waktu tujuh hari sebelum ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan parpol atau koalisi parpol pengusungnya tidak mengusulkan paslon pengganti.

Kondisi ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu. Ketika setelah perpanjangan jadwal pendaftaran paslon selama 14 hari, tetap hanya ada satu paslon yang mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, kata Veri, dapat dilihat bahwa regulasi pada dasarnya tidak menghendaki calon tunggal. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan kehadiran calon tunggal menjadi tak terelakkan.

Karena itu, menurut Veri hal yang selanjutnya menjadi penting adalah mekanisme penghitungan keterpilihan calon tunggal.

"Apakah kemudian dengan calon tunggal itu, setelah pemilihan otomatis dia akan ditetapkan sebagai pemenang pemilu? Tentu tidak," katanya.

Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019 dalam Aturan yang RenggangKetua Kode Inisiatif Veri Junaidi  saat sidang gugatan ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 bersama Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay dan Koalisi untuk Kepemimpinan Perempuan Yuda Kusumaningsih di Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)



Mekanisme Keterpilihan Calon Tunggal

Veri mengatakan mekanisme penghitungan keterpilihan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 416 UU Pemilu.

Pada pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa paslon dinyatakan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden jika mendapatkan lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20 persen di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

"Kalau 50 persen plus satu hampir bisa dipastikan (menang), tapi soal sebaran belum tentu," ucapnya.

Menurut Veri perlu ada kajian lebih lanjut oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Hal ini untuk menyikapi skenario munculnya paslon tunggal dalam pilpres karena walaupun kemungkinannya kecil, tapi bisa saja terjadi.

"Yang model-model begini yang secara regulasi perlu pengaturan lebih lanjut," ujarnya.

Menjelang pemilihan presiden 2019, partai-partai politik mulai mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden yang akan berkontestasi di tahun mendatang.

Terdapat 15 Partai Politik peserta pemilu nasional, yang terdiri dari 10 partai peserta pemilu 2014 yang telah memiliki kursi di DPR, empat partai baru yang pertama kali mengikuti pemilu di 2019, dan satu partai lama yang tidak memiliki kursi di DPR, yakni Partai Bulan Bintang (PBB).

Hingga saat ini, elektabilitas Jokowi sebagai petahana terhitung kuat pada pilpres 2019. Setidaknya dia telah didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NasDem, dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Koalisi ini juga diperkuat dua partai baru yang akan ikut pemilu 2019 yakni Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019 dalam Aturan yang Renggang


Berpedoman pada peraturan terkait ambang batas pencalonan (presidential threshold), maka seluruh partai peserta pemilu kali ini harus membangun koalisi untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal itu tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol harus memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya (2014). (pmg/kid)