Jurus Demokrat Perbaiki Indonesia Jika Menang Pemilu 2019

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Senin, 12/03/2018 00:05 WIB
Jurus Demokrat Perbaiki Indonesia Jika Menang Pemilu 2019 Kogasma Demokrat punya sembilan jurus mewujudkan Indonesia lebih baik bila Demokrat memenangkan Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempunyai sembilan jurus atau strategi untuk mewujudkan Indonesia lebih baik bila kelak Demokrat memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Jurus-jurus itu dibeberkan AHY dalam pidato di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Minggu (11/3).

Jurus pertama, katanya, Demokrat akan melakukan pengurangan dan pelonggaran pajak. Menurutnya, dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan sektor riil yang belum sepenuhnya pulih diperlukan pengurangan dan pelonggaran pajak, bukan sebaliknya, penggenjotan pajak.


Dalam jurus ini, lanjutnya, juga akan diambil kebijakan memberikan insentif fiskal bagi pihak yang sangat memerlukan, khususnya kepada dunia bisnis demi menciptakan lapangan kerja yang banyak, meningkatkan ekspor dengan signifikan, dan menciptakan investasi besar-besaran.

"Melalui kebijakan tax cut dalam arti luas ini, diharapkan sektor riil dan investasi akan makin bergerak, ekspor akan makin kompetitif, lapangan pekerjaan tersedia makin banyak, pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat akan meningkat, dan akhirnya ekonomi akan tumbuh lebih tinggi," ucapnya.

Strategi kedua, papar AHY, Demokrat akan melanjutkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan sekarang ini. Dia berharap, langkah ini akan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

AHY berpendapat, infrastruktur di pedesaan juga perlu terus dibangun dan ditingkatkan agar ekonomi rakyat makin bergerak, serta kemiskinan dan ketimpangan makin berkurang.

Strategi ketiga, katanya, mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kewirausahaan. Menurut purnawariwan TNI itu, UMKM dan kewirausahaan dalam arti entrepreneurship dan technopreneurship, perlu dikembangkan secara besar-besaran.

Dia menilai, gerakan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, dan meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat.

"Kita tahu, era ekonomi baru ditandai dengan berkembangnya teknologi digital dan banyaknya jenis pekerjaan lama yang digantikan dengan pekerjaan baru, seperti bisnis dan pekerjaan online. Pengembangan UMKM dan kewirausahaan juga harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis tipe baru ini," ucapnya.

AHY berpandangan, dalam langkah ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tepat, sehingga tidak banyak korban akibat pergeseran lapangan pekerjaan ini.

Strategi keempat, katanya, menaikkan gaji pegawai, upah buruh, dan pendapatan masyarakat secara umum. Dalam kurun waktu lima tahun pascapemilu 2019, gaji pegawai, termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, TNI dan Polri, serta upah buruh harus dinaikkan sehingga memiliki daya beli yang lebih tinggi.

"Dengan kebijakan pengurangan dan pelonggaran pajak, perusahaan-perusahaan diharapkan mampu meningkatkan upah buruh, sehingga penghasilan buruh menjadi lebih layak lagi," kata AHY.

Strategi kelima, meningkatkan program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, program-program bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu harus ditingkatkan, melalui bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, serta bantuan-bantuan lainnya demi memberikan kehidupan yang lebih layak.

Hal ini, lanjutnya, juga akan mendatangkan rasa keadilan, sekaligus mencegah melebarnya jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin.

"Ingat, pasar tidak sensitif terhadap kemiskinan dan keadilan. Ekonomi yang kapitalistik dan termasuk paham neoliberal, memang tidak suka dengan subsidi," ucap dia.

AHY menegaskan, Demokrat menolak pandangan bahwa subsidi untuk membantu rakyat itu salah. Tentu subsidi yang dimaksud haruslah tepat sasaran dan dalam batas kemampuan fiskal yang tersedia.

Strategi keenam, meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan dan pendidikan. Dia berkata, akses kesehatan dan pendidikan yang sudah dimulai sejak pemerintahan SBY di antaranya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa baik dalam maupun luar negeri, seperti program Bidik Misi dan LPDP, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, program BPJS, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan.

Menurutnya, program-program ini terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum miskin dan golongan tidak mampu.

"Kami ingin siapapun, dimanapun, dengan latar belakang apapun punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang," katanya.

AHY pun mengungkapkan akan memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan Indonesia yang memiliki peran kunci dalam kemajuan bangsa di hari mendatang dalam melahirkan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, sehat dan berkualitas.

"Karena itu, negara harus memprioritaskan kaum perempuan untuk mendapatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang terbaik," ucapnya.

Strategi ketujuh, meningkatkan kerukunan antar sesama elemen masyarakat, serta meningkatkan hubungan yang baik dan kemitraan antara negara dan masyarakat.

AHY berkata, hubungan antara negara dan pemerintah dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat harus baik dan harmonis. Indonesia tak boleh punya pemikiran yang hanya mengedepankan, dan terlalu mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi.

Ia mengimbuhkan bahwa kerukunan dan hubungan baik antarsesama elemen masyarakat yang tergerus tahun-tahun terakhir ini harus dipulihkan dan diperkuat. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengayomi dan mempersatukan rakyatnya, jangan malah memisahkan dengan narasi apapun.

"Negara harus melindungi kaum minoritas, tanpa menomor-duakan kaum mayoritas," katanya.

Strategi kedelapan adalah melanjutkan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan publik, dengan tetap memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab.

Menurutnya, kehadiran pers yang independen, dengan pemberitaan yang faktual, adil dan berimbang sangat diperlukan demi tegaknya demokrasi. Dia berkata, Indonesia punya pengalaman buruk di masa lalu, sejumlah rezim pemerintahan jatuh karena dinilai berlebihan dalam penggunaan kekuasaan, tanpa kontrol sosial yang memadai.

"Sungguhpun demikian, para pengguna kebebasan, apakah pers dan media massa, politisi, masyarakat sipil, maupun masyarakat luas, tidak boleh melakukan praktik-praktik yang melampaui batas kepatutannya, seperti menebar hoaks, fitnah, kampanye hitam, termasuk ujaran kebencian. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila, dan hanya akan memecah belah sesama anak bangsa," ucapnya.

Strategi kesembilan yakni melakukan penegakan hukum secara tegas, adil dan bebas kepentingan politik. AHY menuturkan, rasa keadilan adalah sesuatu yang bersifat asasi, yang tidak boleh diabaikan apalagi dihilangkan, namun tetap mengedepankan supremasi hukum dan mencegah penegakan hukum yang tidak adil, apalagi sarat dengan kepentingan politik maupun motif-motif lainnya.

AHY menambahkan, dalam rangkaian Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, negara harus menjadi contoh untuk menegakkan kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik. Menurutnya, negara, pemerintah, serta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI harus benar-benar netral, tidak berpihak dan independen. (res)