Wiranto Minta KPK Tunda Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah
Senin, 12 Mar 2018 21:55 WIB
Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman status tersangka bagi calon kepala daerah. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sepakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.
Hal tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya dengan pihak penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan lainnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/3).
"Kami dari penyelengara minta ditunda dulu lah ya, ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," kata dalam konferensi pers usai rapat koordinasi.
Menurut Wiranto jika hal tersebut tidak ditunda maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada, sebab perkara tersebut pasti akan dibawa ke ranah politik.
Wiranto juga berpendapat penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK akan berisiko pada proses pencalonan yang bersangkutan, karena dia adalah perwakilan dari partai politik atau mewakili para pemilih.
"Sehinga tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dulu lah, setelah itu silahkan dilanjutkan," ujarnya.
Namun, Wiranto menyebut belum ada pembahasan secara rinci sampai kapan penundaan pengumuman tersebut.
Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu telah berbicara melakukan pembicaraan dengan KPK terkait rencana pengumuman tersebut.
Nantinya, lanjut Wiranto akan ada pembicaraan lebih lanjut untuk menyelesaikan polemik itu.
"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu jalannya pemilu yang kita harapkan, sukses, aman, tertib itu," kata Wiranto.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan akan mengumumkan beberapa nama kepala daerah yang bakal menyandang status tersangka pekan ini.
"Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu Insya Allah minggu ini kami umumkan," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).
Namun, Agus enggan merinci nama maupun daerah asal calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum itu. "Nanti saja," singkat dia. (sur/sur)
Hal tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya dengan pihak penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan lainnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/3).
"Kami dari penyelengara minta ditunda dulu lah ya, ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," kata dalam konferensi pers usai rapat koordinasi.
Menurut Wiranto jika hal tersebut tidak ditunda maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada, sebab perkara tersebut pasti akan dibawa ke ranah politik.
Wiranto juga berpendapat penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK akan berisiko pada proses pencalonan yang bersangkutan, karena dia adalah perwakilan dari partai politik atau mewakili para pemilih.
"Sehinga tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dulu lah, setelah itu silahkan dilanjutkan," ujarnya.
Namun, Wiranto menyebut belum ada pembahasan secara rinci sampai kapan penundaan pengumuman tersebut.
Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu telah berbicara melakukan pembicaraan dengan KPK terkait rencana pengumuman tersebut.
Nantinya, lanjut Wiranto akan ada pembicaraan lebih lanjut untuk menyelesaikan polemik itu.
"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu jalannya pemilu yang kita harapkan, sukses, aman, tertib itu," kata Wiranto.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan akan mengumumkan beberapa nama kepala daerah yang bakal menyandang status tersangka pekan ini.
"Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu Insya Allah minggu ini kami umumkan," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).
Namun, Agus enggan merinci nama maupun daerah asal calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum itu. "Nanti saja," singkat dia. (sur/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER