Sandi: Kita Harus Kurangi Pakai Air Tanah Secara Signifikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta masyarakat mengurangi penggunaan air tanah. Sandiaga menganggap eksploitasi air tanah dapat mengakibatkan permukaan tanah turun secara drastis.

"Kita semua ingin memulai suatu gerakan. Kita eliminir penggunaan air tanah," kata Sandi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).

Sandiaga pun lantas menyatakan akan memulai gerakan pengurangan air tanah itu di daerah yang telah terlayani pipa Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya di lima wilayah Jakarta.


"Saya ingin memulai gerakan di daerah yang sudah terlayani pipanisasi dari PAM," kata Sandi saat diwawancarai di kantor Walikota Jakarta Utara pada siang hari ini.

Lihat juga: Sandiaga Kampanye Gerakan Setop Penggunaan Air Tanah di DKI

Sandi menuturkan daerah-daerah yang sudah memperoleh pelayanan pipanisasi melalui mitra PAM, seharusnya sudah tidak lagi mengambil air tanah. Ia pun menekankan bahwa setiap pemakai air tanah yang ilegal akan langsung ditindak.

"Kita harus menyetopnya dengan mengurangi memakai air tanah secara signifikan, drastis, dan fundamental," ujar Sandi.

Sebelumnya, Sandiaga Uno menegaskan bahwa ia menekankan pengurangan penggunaan air tanah kepada semua pihak yang meliputi gedung-gedung, perkantoran, dan perumahan. Ia menghimbau agar masyarakat secara luas sadar bahwa penggunaan air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan tanah ke tahap yang mengkhawatirkan.

Lihat juga: Pemenuhan Kebutuhan Air Jakarta dari PAM Jaya Masih 60 Persen

Berdasarkan catatan yang dikantongi Sandiaga, saat ini baru 60 persen rumah di Jakarta yang memanfaatkan aliran pipa air bersih. Sementara itu, sisanya belum terjangkau jaringan pipa air bersih dari PD PAM Jaya.

Sandiaga sempat mengakui rumahnya yang berada di kawasan Kebayoran Baru pun masih mengambil air dari tanah. Ia pun berjanji akan beralih ke air PAM untuk kebutuhan sehari-hari dan menutup sumur air tanah di rumahnya, serta mengimbau ke tetangganya pula ikut beralih dalam pemanfaatan air.

Persoalan air tanah kembali mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan pelanggaran di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin (12/3). Anies menyatakan Pemprov DKI melakukan razia pengelolaan air tanah ke sekitar 80 gedung di Jakarta sejak awal pekan ini hingga 21 Maret 2018.

Pemeriksaan gedung itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 Tahun 2018. Kepgub tersebut memerintahkan pembentukan tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan, instalasi pengolahan air limbah, serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan.

Lihat juga: Berkejaran dengan Ancaman Penurunan Tanah

Pemeriksaan gedung tersebut dilakukan tim pengawasan terpadu yang terdiri dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, serta Dinas Sumber Daya Air. Selain itu, tim pengawasan juga akan diisi juga dari unsur eksternal, yakni dari balai konservasi air tanah.

Liputan khusus CNNIndonesia.com terkait pengelolaan air tanah di gedung-gedung di Jakarta, April 2016, menemukan fakta bahwa permukaan tanah terjadi signifikan di Jakarta Utara.

Ada empat faktor penyebab penurunan tanah, yakni konsolidasi alami, penggunaan air tanah, pembebanan permukaan air tanah, dan tektonik.


(kid/kid)