Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal merazia sebanyak sekitar 80 gedung di Jakarta terkait kepatuhan aturan pengelolaan air tanah. Sebab, penyedotan air berlebih memicu penurunan permukaan tanah di Jakarta.
"Kami meminta seluruh pemilik dan pengelola gedung untuk taat dan kooperatif, karena timnya akan bekerja meminta informasi dan mengecek," tutur dia, di Balai Kota, Jakarta, Senin (12/3).
Pemeriksaan gedung itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 Tahun 2018. Kepgub tersebut memerintahkan pembentukan tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan, instalasi pengolahan air limbah, serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan ada 80 gedung yang diperiksa sejak hari ini sampai tanggal 21 [Maret]," kata Anies.
Pemeriksaan gedung tersebut dilakukan oleh tim pengawasan terpadu yang terdiri dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, serta Dinas Sumber Daya Air.
Selain itu, tim pengawasan juga akan diisi juga dari unsur eksternal, yakni dari balai konservasi air tanah.
 Pedagang air mengisi air ke dalam tangki air warga di rumah susun Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 21 Maret 2016. ( Foto: CNN Indonesia/Safir Makki) |
Anies mengatakan, tim tersebut akan mulai melakukan pemeriksaan mulai Senin (12/3). Nantinya, tim akan terbagi menjadi lima bagian yang masing-masing terdiri dari 10 orang.
"Ini seperti razia gedung tinggi, untuk memastikan mereka menaati semua aturan," ujar Anies.
Secara khusus sejumlah hal yang akan diperiksa di antaranya lokasi sumur resapan, pompa air tanah, sumur dalam, instalasi pengelolaan air limbah, pipa, dan sebagainya.
Anies menyampaikan pengelolaan air di gedung-gedung tersebut merupakan salah satu faktor turunnya tanah di Jakarta. Sebab, sedotan air yang dilakukan oleh gedung-gedung tersebut dalam jumlah besar.
"Yang menyebabkan tanah kita di Jakarta turun adalah justru karena sedotan (air) luar biasa banyak di tempat itu," ujar Anies.
Karena itu, Anies menyebut Pemprov tidak akan mentolerir lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola gedung terkait sejumlah hal yang menjadi poin dalam pemeriksaan kali ini.
Liputan khusus CNNIndonesia.com terkait pengelolaan air tanah di gedung-gedung di Jakarta, April 2016, menemukan fakta bahwa permukaan tanah terjadi signifikan di Jakarta Utara.
Ada empat faktor penyebab penurunan tanah, yakni konsolidasi alami, penggunaan air tanah, pembebanan permukaan air tanah, dan tektonik.
Menurut Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bastary Pandji Indra, pengambilan air tanah secara berlebihan dan percepatan laju urbanisasi sehingga memberikan tekanan terhadap tanah, yang menyebabkan penurunan tanah.
"Penggunaan air tanah dalam berkontribusi dalam penurunan tanah di wilayah-wilayah Jakarta Utara," ujarnya.
 Jumlah Pelanggan dan Pendapatan Pajak Air Tanah. ( Foto: CNN Indonesia/Anggit Gita Parikesit) |
Bastary juga menuturkan, penurunan tanah dapat menyebabkan perubahan struktur bangunan, kerusakan struktur, drainase dan meningkatkan kemungkinan bencana banjir.
Dia mengatakan, penurunan tanah terus menerus mengancam kawasan pesisir Jakarta Utara tenggelam.
Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memprediksi, permukaan tanah Jakarta akan turun lima hingga enam sentimeter hingga tahun 2100 jika air tanah diekstraksi secara terus-menerus dan masif.
Dalam liputan khusus itu, diketahui juga Dinas Tata Air Jakarta memperkerjakan sekitar 20 petugas lapangan yang bertanggungjawab mencatat konsumsi air tanah dari 4.475 pelanggan.
Pelanggan air tanah yang tercatat berasal dari kalangan komersial dan pemerintah. Pelanggan ini menggunakan sumur bor dengan kedalaman lebih dari 40 meter.
Setiap petugas lapangan bertanggung jawab atas pelanggan di 2-3 kecamatan. Petugas yang kami ikuti bertugas untuk dua kecamatan di Jakarta Pusat yang terkenal sebagai pusat bisnis dan permukiman elite kaum metropolis.
(osc/arh)