Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut perilaku 'nakal' para calon kepala daerah yang ikut berkontestasi dalam Pilkada serentak 2018 masih berpotensi terjadi. Nakal dimaksud, yakni potensi adanya kongkalikong antara calon kepala daerah bersangkutan dengan pengusaha.
Salah satu cara kongkalikong itu dilakukan dengan sistem prabayar dan pascabayar. Peneliti dari ICW Donal Fariz menyebut sistem prabayar dan pascabayar ini biasanya dilakukan antara calon kepala daerah dengan pengusaha yang kegiatan usahanya ingin diamankan secara politik.
"Ada lagi, namanya sistem pra bayar pasca bayar. Calon Kepala Daerah yang perlu suntikan dana akan kongkalikong dengan pengusaha-pengusaha untuk dapat suntikan dana," kata Donal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabayar dimaksud, Donal menjelaskan, biasanya dilakukan oleh pengusaha yang menyokong calon kepala daerah dengan sejumlah dana terkait upaya pemenangan di pilakda.
Prabayar ini kemudian akan dibalas oleh si calon kepala daerah ketika sudah pasti terpilih dengan memuluskan sejumlah perizinan untuk perusahaan yang telah menyokongnya. Perilaku inilah yang dimaksud Donal sebagai pascabayar.
"Dan prabayar, pascabayar inilah yang biasanya merusak tatanan ekologi dan lingkungan di daerah tersebut karena meloloskan izin ini kan dengan kongkalikong, bukan dengan struktur yg seharusnya," kata Donal.
Bahkan, kata Donal, maraknya perilaku korupsi yang dilakukan oleh sejumlah calon kepala daerah dengan sistem prabayar dan pascabayar ini nyatanya tak serta merta bisa dihentikan dengan sistem lelang proyek.
Bahkam sistem semacam e-katalog atau e-budgeting pun disebut Donal masih bisa dicurangi oleh para pelaku korupsi ini.
"Sistem e-budgeting, e-katalog atau e, e yang lain itu tetap saja bisa dicurangi, karena apa, mereka mainnya saat lelang. Lelangnya yang mereka curangi, maka yang utama adalah terus tangkap para pelaku ini sanpai benar-benar jera ke akar-akarnya," kata dia.
(osc/gil)