Menunggu 2030 untuk Seluruh Wilayah DKI Terjangkau Air Bersih

Jakarta, CNN Indonesia -- Konsumsi air bersih masih menjadi masalah di sejumlah wilayah ibu kota. Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Ikhwan menyatakan pihaknya tak mampu berbuat banyak menyikapi sulitnya konsumsi air bersih di sejumlah titik Jakarta.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta hanya bisa mendorong perusahaan air seperti PD PAM Jaya atau operator PT Aetra Air Jakarta dan Palyja untuk menambah sambungan dan jaringan pipa air.

"Ya, itu yang jadi kendala seperti itu. Istilahnya, kami menekan ke Palyja atau PAM untuk fokus mereka di daerah-daerah sulit," kata Ikhwan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/3).

Lihat juga: Soal Sidak Air Tanah, Anies Incar Gedung di Kawasan Kuningan

Berdasarkan peta konservasi air tanah, Ikhwan menyebut butuh puluhan tahun agar seluruh wilayah ibu kota terjangkau jaringan pipa air oleh PD PAM Jaya.

"Rencananya itu kalau enggak salah, tahun 2030, seratus persen jaringan (air) cover seluruh Jakarta. Air dari PAM," katanya.

Ikhwan mengatakan kesulitan air di Jakarta umumnya karena masalah perpipaan, sebab air tanah hanya berfungsi sebagai cadangan. Persediaan air tanah pun menurutnya tidak tepat jika disebut 'kurang'.

"Di Jakarta, pengambilan air tanah yang berlebihan menurut para ahli menyebabkan penurunan muka tanah. Maka, kita ingin penggunaannya dikurangi," katanya.

Lihat juga: Swasta Sarankan Anies Bertahap Larang Penggunaan Air Tanah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar mengimbau warga mengurangi penggunaan air tanah dan beralih menggunakan air PAM. Namun, pasokan air PAM rupanya belum mencukupi kebutuhan warga secara merata.

Di Kelurahan Tegal Alur, Kali Deres, Jakarta Barat, misalnya, Lurah Mochamad Suratman menyebut hanya 3 RW dari 16 RW di kawasannya yang sudah mendapatkan pasokan air dari PAM.

Minimnya pasokan PAM ke Tegal Alur menurut Suratman karena terkendala jaringan pipa.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mulai menginspeksi penggunaan air tanah di gedung perkantoran, pemerintahan, hingga pusat perbelanjaan. Bahkan, ia juga akan inspeksi ke permukiman penduduk. (pmg/sur)