Golkar dan PDIP Sepakat Evaluasi UUD 1945

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Selasa, 20/03/2018 17:07 WIB
Golkar dan PDIP Sepakat Evaluasi UUD 1945 PDIP dan Golkar mengaku punya persamaan pandangan mengenai pembangunan jangka panjang sehingga bersepakat mengevaluasi UUD 1945. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya dan PDI Perjuangan sepakat mengevaluasi penerapan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amendemen.

Airlangga mengutarakan hal tersebut usai bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan beberapa petinggi partai banteng lainnya di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (20/3).

"Kami juga sepakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UUD pasca empat kali amandemen," kata Airlangga.


Dia mengatakan kesepakatan tercapai atas dasar kesamaan pandangan antara Golkar dan PDIP. Kedua partai, kata Airlangga, sama-sama memiliki agenda terkait program pembangunan jangka panjang.


Evaluasi penerapan UUD 1945 dan agenda terkait program pembangunan jangka panjang itu bakal dibahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya.

"Tentu ini akan menjadi bahan untuk pemilu maupun pasca pemilu dan pilkada ke depan," katanya.

Golkar dan PDIP juga bakal membuat suatu program pembangunan jangka pendek dalam rangka merealisasikan program pembangunan jangka panjang yang telah disepakati.

"Ini juga menjadi bagian daripada gagasan kepemimpinan Pak Presiden untuk periode yang kedua," ucapnya.


Airlangga mengatakan bahwa secara umum, Golkar dan PDIP memiliki visi dan misi yang sama. Oleh karena itu, kedua partai mesti bekerja sama dalam menyelesaikan agenda-agenda partai yang bersifat kebangsaan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan gagasan tentang perlunya penerapan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa kini.

Menurut Megawati, GBHN perlu ada agar pembangunan jangka panjang Indonesia memiliki trayek yang jelas. Terlebih, kata Megawati, GBHN telah diatur dalam UUD 1945 namun tidak dilaksanakan di masa kini.

Mengenai hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim partainya belum menyepakati apa pun dengan PDIP terkait perlu tidaknya penerapan GBHN di masa kini.


Dia mengatakan partainya baru sebatas setuju bahwa penerapan UUD 1945 harus dievaluasi setelah empat kali diamandemen. Namun, Golkar belum sepakat tentang penerapan kembali GBHN di masa kini.

"Belum ada kesepakatan. Partai Golkar tidak membahas secara khusus terkait GBHN tersebut," katanya.

Bahkan Ace pun mengatakan bahwa Golkar juga memiliki agenda pembangunan jangka panjang. Hal itu telah dirumuskan oleh internal Golkar yang nantinya akan menjadi visi dalam aspek pembangunan nasional.

"Terus terang saja, Partai Golkar memiliki visi negara kesejahteraan 2045," ucapnya. (wis/gil)