Anies Enggan Bicara Setop Sepenuhnya Penggunaan Air Tanah
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Jumat, 23 Mar 2018 05:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan membahas penghentian penggunaan air tanah seratus persen di ibu kota. Ia berdalih tengah fokus memenuhi kebutuhan air tanpa merusak lingkungan.
"Begini, kita bukan hanya bicara tentang moratorium atau penghentian (air tanah), tetapi kita bicara tentang memenuhi kebutuhan warga Jakarta," kata Anies di kawasan Tamansari, Jakarta, Rabu (21/2).
Anies mengingatkan penghuni rumah tangga dan pengelola perindustrian untuk senantiasa mengolah air limbah.
Rabu (21/3) adalah hari terakhir tim pengawas terpadu Pemprov DKI Jakarta memeriksa 68 bangunan di Jalan MH Thamrin-Jalan Sudirman. Pemeriksaan tersebut dalam rangka penyediaan sumur resapan, instalasi pengolahan air limbah, dan pemanfaatan air tanah.
Mereka terbagi dalam lima tim dan terjun ke lapangan sejak 10 hari lalu.
Tim itu terdiri Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air untuk mengecek instalasi pengolahan air limbah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengecek ketersediaan sumur resapan. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Energi, Balai Konservasi Air Tanah dan unsur dari PDAM Jaya mengecek air tanah dan ketersediaan air perpipaan.
Pada hari terakhir, bangunan yang diperiksa yakni Hotel Grand Hyatt dan The Plaza, Menara Topas, Bawaslu, Gedung Jaya, Menara Thamrin, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia.
Kendala Pemeriksaan
Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi (PE) DKI Jakarta Ikhwan menyebut tim pengawas terpadu hingga saat ini masih memproses rekapitulasi hasil survei.
Ikhwan mengungkapkan kendala yang terjadi saat proses sidak bangunan di kawasan protokol tersebut.
Pertama, pengelola belum mengisi kuesioner atau form data yang dilampirkan Pemprov DKI Jakarta dalam surat pemberitahuan sebelum pihaknya inspeksi ke lapangan. Ada juga pengelola yang merasa belum menerima surat dan form data isian.
"Mungkin karena jarang-jarang ada sidak seperti ini ya mungkin ada (pengelola) yang jadi lebih protektif. Seperti orang takut diperiksa," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Petugas dari pihak pengelola yang mengetahui atau memahami lokasi objek yang diperiksa pun jumlahnya cukup terbatas.
Selain itu, lokasi sumur berada di badan jalan yang agak menyulitkan pemeriksaan.
"Ada yang lokasinya di pintu masuk mobil. Itu agak susah," ujarnya.
Kendati demikian, Ikhwan menuturkan secara umum para pengelola gedung cukup kooperatif dengan mempersilakan tim memeriksa penggunaan air tanah. Rata-rata gedung pun sudah menggunakan air perpipaan.
Sedangkan pemanfaatan sumur secara berlebihan sebagai sumber air dilarang karena dapat menurunkan permukaan tanah.
"Diharapkan nantinya di kawasan ini menjadi daerah zero deep well (tidak menggunakan air tanah) dan zero run off," katanya.
Zero run off yang dimaksud yaitu air yang dipakai setelah diolah dapat digunakan kembali dan sisanya setelah diolah dapat dimasukkan ke sumur resapan. (pmg)
"Begini, kita bukan hanya bicara tentang moratorium atau penghentian (air tanah), tetapi kita bicara tentang memenuhi kebutuhan warga Jakarta," kata Anies di kawasan Tamansari, Jakarta, Rabu (21/2).
Anies mengingatkan penghuni rumah tangga dan pengelola perindustrian untuk senantiasa mengolah air limbah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rabu (21/3) adalah hari terakhir tim pengawas terpadu Pemprov DKI Jakarta memeriksa 68 bangunan di Jalan MH Thamrin-Jalan Sudirman. Pemeriksaan tersebut dalam rangka penyediaan sumur resapan, instalasi pengolahan air limbah, dan pemanfaatan air tanah.
Mereka terbagi dalam lima tim dan terjun ke lapangan sejak 10 hari lalu.
Pada hari terakhir, bangunan yang diperiksa yakni Hotel Grand Hyatt dan The Plaza, Menara Topas, Bawaslu, Gedung Jaya, Menara Thamrin, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia.
 Rabu (21/3) adalah hari terakhir Pemprov DKI Jakarta memeriksa penggunaan air tanah di kawasan Thamrin. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi (PE) DKI Jakarta Ikhwan menyebut tim pengawas terpadu hingga saat ini masih memproses rekapitulasi hasil survei.
Ikhwan mengungkapkan kendala yang terjadi saat proses sidak bangunan di kawasan protokol tersebut.
Pertama, pengelola belum mengisi kuesioner atau form data yang dilampirkan Pemprov DKI Jakarta dalam surat pemberitahuan sebelum pihaknya inspeksi ke lapangan. Ada juga pengelola yang merasa belum menerima surat dan form data isian.
"Mungkin karena jarang-jarang ada sidak seperti ini ya mungkin ada (pengelola) yang jadi lebih protektif. Seperti orang takut diperiksa," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Petugas dari pihak pengelola yang mengetahui atau memahami lokasi objek yang diperiksa pun jumlahnya cukup terbatas.
Selain itu, lokasi sumur berada di badan jalan yang agak menyulitkan pemeriksaan.
"Ada yang lokasinya di pintu masuk mobil. Itu agak susah," ujarnya.
Lihat juga:Pakar Air: Jakarta Darurat Sumur Resapan |
Kendati demikian, Ikhwan menuturkan secara umum para pengelola gedung cukup kooperatif dengan mempersilakan tim memeriksa penggunaan air tanah. Rata-rata gedung pun sudah menggunakan air perpipaan.
Sedangkan pemanfaatan sumur secara berlebihan sebagai sumber air dilarang karena dapat menurunkan permukaan tanah.
"Diharapkan nantinya di kawasan ini menjadi daerah zero deep well (tidak menggunakan air tanah) dan zero run off," katanya.
Zero run off yang dimaksud yaitu air yang dipakai setelah diolah dapat digunakan kembali dan sisanya setelah diolah dapat dimasukkan ke sumur resapan. (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK