Soal Air Tanah, Anies Sebut Warga DKI Berpikir ala Orang Desa

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Kamis, 22/03/2018 15:32 WIB

Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut pola pikir masyarakat Jakarta harus diubah agar tak sama dengan di desa terkait penggunaan air tanah. (CNN Indonesia/Mesha Mediani).

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Jakarta Barat, Kamis (22/3). Di hadapan jajaran pemerintah kota (pemkot) setempat, Anies menyebut bahwa saat ini penduduk Jakarta masih memiliki pola pikir yang sama dengan penduduk desa terkait penggunaan air tanah dan pengelolaan sampah.

"Desa dan kota itu beda mindset-nya. Kita berada di kota, tapi mindset-nya desa. Desa bukan dalam artian jelek, ya, hanya mindset," kata Anies di lokasi.

Anies menjelaskan perbedaan warga kota dan desa terkait penggunaan air tanah. Bahwa dengan lahas yang luas, masyarakat desa akan dengan mudah menggunakan air tanah. Istilahnya, membuat sumur di mana saja, maka langsung dapat air.

"Contohnya kalau kita hidup di desa, maka cara bapak ibu dapat air adalah urusan rumah tangga bapak ibu. Karena lahannya luas, di mana saja ngebor dapat air," ujar Anies.

Lihat juga:

Sandiaga akan Ketok Pintu Pengguna Air Tanah di Kawasan Elite

Pun demikian dengan pengelolaan sampah. Anies menyebut, warga desa akan mudah mengelola tempat pembuangan sampah ketimbang di kota.

"Sampahnya siapkan lubang di halaman belakang rumah. Masukan sampah ke situ, setelah penuh, tutup, isi tanah, tanami, pindah lubang lain," ujar dia.

Hal berbeda tentu dengan di Jakarta. Kondisi Jakarta berbeda dengan di desa. Sementara banyak masyarakat desa yang pindah ke kota, seperti Jakarta, masih 'membawa' pola pikir desanya.

"Banyak orang dari desa pindah ke kota. Berpikirnya masih sama seperti kita di desa. Ambil air di mana saja, buangnya di mana, buang sampah di mana saja," ujar Anies.

Lihat juga:

Puluhan Tahun Mandi 'Air Limbah', Sandiaga Berpaling ke PAM

Anies menjelaskan lebih lanjut, bahwa Jakarta hanya 60 persen wilayah DKI yang terjangkau aliran pipa air bersih dan 40 persen lainnya belum. Karena itu, banyak warga Jakarta yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih.

"Kalau di desa, tidak masalah. Tinggal gali sumur dan langsung dapat air. Sedangkan di kota air harus dibeli eceran," ujarnya.

Normalisasi Sungai

Adapun Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2019.

Musrenbang Jakarta Barat tahun ini fokus pada pencegahan banjir. Dari 2.855 usulan warga yang diterima, beberapa di antaranya membahas percepatan normalisasi kali. Normalisasi itu antara lain Kali Mookervart, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kali Anak Ciliwung, Kali Semongol, Kali Pesanggrahan, dan Kali Angke.

"Kali Apuran itu baru tahap pertama. Ini perlu dilanjutkan agar air dari Bogor lancar," kata Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.

Lihat juga:

Pakar Air: Jakarta Darurat Sumur Resapan

Anas juga meminta dukungan Pemprov DKI untuk pemasangan dinding turap atau sheet pile Kali Ciliwung agar lahan yang sudah dibebaskan warga tidak diduduki kembali.

"Anak Kali Ciliwung itu menembus dari Jalan Kunir ke Jembatan Batu. Itu sama, baru separuh dilakukan. Kali Angke juga sama. Kalau enggak cepat, bisa banjir di sana," katanya.

Kemudian, Anas meminta pemprov membangun rumah susun (rusun) untuk warga terdampak normalisasi Kali Semongol. Hingga kini, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Semongol belum rampung.

"Jika ini tidak cepat nanti kalau ada air datang dari Tangerang, otomatis bisa banjir. Kalau rob, kawasan di sekitar kali Semongol akan cepat naik," katanya

Catatan Redaksi: Artikel ini diubah dari judul Soal Air Tanah, Anies Sebut Warga Jakarta Masih 'Ndeso' menjadi Soal Air Tanah, Anies Sebut Warga DKI Berpikir ala Orang Desa pada pukul 21:37 WIB. (osc)

anies baswedan air tanah krisis air tanah