Sandiaga akan Ketok Pintu Pengguna Air Tanah di Kawasan Elite
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Rabu, 21 Mar 2018 16:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan banyak perumahan elite yang menggunakan air tanah, selain gedung bertingkat di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.
Sandi akan menyebarkan pamflet untuk menyetop penggunaan air tanah saat berlari setiap pagi. Penyebaran pamflet ini akan dimulai di kawasan perumahan elite, Pulombangkeng, Jakarta Selatan.
"Saya mau menyebar pamflet nanti, setiap rumah saya ketokin biar pada berhenti pakai air tanah," kata Sandi di rumahnya, Rabu (21/3).
Perumahan itu merupakan tempat tinggal Sandi. Menurutnya di sana banyak dihuni politikus, Gubernur BI, dan beberapa menteri. Mereka masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.
"Di sini pipanya semua air tanah, makanya saya harus kasih tahu mereka ini secara manual," katanya.
Sandi mengakui belum lama berpindah haluan dari pengguna air tanah selama bertahun-tahun, kini menggunakan air PAM.
"Rumahnya elite tapi pakai air tanah. Seperti saya dulu, sekarang saya ganti," kata Sandi.
Dia juga akan menarik pajak besar-besaran kepada pemilik rumah yang masih menggunakan air tanah. Sandi menduga selama ini banyak rumah tak membayar pajak lantaran tak diperiksa apakah rumahnya menggunakan air tanah atau tidak.
"Ketokin satu-satu periksa apakah pakai air tanah atau tidak, kalau iya, langsung tarik pajaknya yang besar," kata Sandi.
Hal sama diakui oleh Direktur Utama PD PAM Jaya Erlan Hidayat. Dia cukup kebingungan lantaran masih banyak orang yang menggunakan air tanah alih-alih air PAM di kawasan perumahan elite itu.
Padahal jika dihitung dengan benar pajak air tanah lebih besar jika dibanding dengan biaya penggunaan PAM.
"Kalau dihitung air tanah biayanya bisa berlipat-lipat kalau meteran air tanah mereka berjalan benar, ya. Tapi ini kan tidak, makanya memang ini ada apa-apanya tentu saja," kata Erlan.
Pemeriksaan Berlanjut
Sandi mengaku belum menerima hasil pemeriksaan gedung-gedung di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, yang diduga masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan operasionalnya.
Rabu (21/3) adalah hari terakhir sejak 10 hari dinyatakan sebagai waktu untuk pemeriksaan gedung di kawasan itu. Sandi menyatakan akan terus melanjutkan pemeriksaan meski sudah lewat dari batas waktu.
"Saya belum dapat (laporannya) nanti mungkin yah. Tapi ini tentu tidak berhenti hari ini, akan terus lanjut diperhatikan. Diawasi," katanya.
Sandi mengatakan pengawasan terkait penggunaan air tanah itu harusnya tak hanya jadi rencana yang berhenti hingga hari ini saja. Dia menyatakan pengawasan itu akan menjadi gerakan yang tak hanya mengawasi gedung tinggi tapi juga mencangkup perumahan elite di Jakarta.
"Jadi enggak cuma di gedung yah, ini akan jadi gerakan sistematis yang terorganisir, dan akan awasi semuanya. Terutama di rumah-rumah elit. Mereka (pemilik rumah) banyak yang pakai air tanah," kata Sandi.
Sandi menambahkan peraturan daerah yang akan dibuat untuk menyetop penggunaan air tanah sampai saat ini masih dikaji. Pihaknya masih mendata kawasan dan aturan yang bisa diterapakan terkait penggunaan air tanah ini.
"Perda sedang digodok, ini masih kami dorong. Sekarang yang penting sosialisasi untuk setop semua air tanah," katanya. (pmg/gil)
Sandi akan menyebarkan pamflet untuk menyetop penggunaan air tanah saat berlari setiap pagi. Penyebaran pamflet ini akan dimulai di kawasan perumahan elite, Pulombangkeng, Jakarta Selatan.
"Saya mau menyebar pamflet nanti, setiap rumah saya ketokin biar pada berhenti pakai air tanah," kata Sandi di rumahnya, Rabu (21/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perumahan itu merupakan tempat tinggal Sandi. Menurutnya di sana banyak dihuni politikus, Gubernur BI, dan beberapa menteri. Mereka masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.
"Di sini pipanya semua air tanah, makanya saya harus kasih tahu mereka ini secara manual," katanya.
"Rumahnya elite tapi pakai air tanah. Seperti saya dulu, sekarang saya ganti," kata Sandi.
Dia juga akan menarik pajak besar-besaran kepada pemilik rumah yang masih menggunakan air tanah. Sandi menduga selama ini banyak rumah tak membayar pajak lantaran tak diperiksa apakah rumahnya menggunakan air tanah atau tidak.
"Ketokin satu-satu periksa apakah pakai air tanah atau tidak, kalau iya, langsung tarik pajaknya yang besar," kata Sandi.
Lihat juga:Pakar Air: Jakarta Darurat Sumur Resapan |
Hal sama diakui oleh Direktur Utama PD PAM Jaya Erlan Hidayat. Dia cukup kebingungan lantaran masih banyak orang yang menggunakan air tanah alih-alih air PAM di kawasan perumahan elite itu.
Padahal jika dihitung dengan benar pajak air tanah lebih besar jika dibanding dengan biaya penggunaan PAM.
"Kalau dihitung air tanah biayanya bisa berlipat-lipat kalau meteran air tanah mereka berjalan benar, ya. Tapi ini kan tidak, makanya memang ini ada apa-apanya tentu saja," kata Erlan.
 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memotong pipa air tanah di kediamannya. (CNN Indonesia/Tiara Sutari) |
Sandi mengaku belum menerima hasil pemeriksaan gedung-gedung di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, yang diduga masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan operasionalnya.
Rabu (21/3) adalah hari terakhir sejak 10 hari dinyatakan sebagai waktu untuk pemeriksaan gedung di kawasan itu. Sandi menyatakan akan terus melanjutkan pemeriksaan meski sudah lewat dari batas waktu.
"Saya belum dapat (laporannya) nanti mungkin yah. Tapi ini tentu tidak berhenti hari ini, akan terus lanjut diperhatikan. Diawasi," katanya.
Sandi mengatakan pengawasan terkait penggunaan air tanah itu harusnya tak hanya jadi rencana yang berhenti hingga hari ini saja. Dia menyatakan pengawasan itu akan menjadi gerakan yang tak hanya mengawasi gedung tinggi tapi juga mencangkup perumahan elite di Jakarta.
"Jadi enggak cuma di gedung yah, ini akan jadi gerakan sistematis yang terorganisir, dan akan awasi semuanya. Terutama di rumah-rumah elit. Mereka (pemilik rumah) banyak yang pakai air tanah," kata Sandi.
Sandi menambahkan peraturan daerah yang akan dibuat untuk menyetop penggunaan air tanah sampai saat ini masih dikaji. Pihaknya masih mendata kawasan dan aturan yang bisa diterapakan terkait penggunaan air tanah ini.
"Perda sedang digodok, ini masih kami dorong. Sekarang yang penting sosialisasi untuk setop semua air tanah," katanya. (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK