Fahri Hamzah Nimbrung Kritik Aksi Bagi-bagi Tanah ala Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut nimbrung dalam perdebatan soal kebijakan pembagian sertifikat tanah yang sedang dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Politikus PKS ini curiga pemerintahan Jokowi sedang melakukan pembohongan publik terkait kebijakan bagi-bagi lahan.

Fahri mengkritik aksi Jokowi yang kerap berkeliling membagikan sertifikat tanah kepada warga.

Menurut Fahri, tugas pelayanan publik itu seharusnya dilakukan oleh lurah, kepala desa, camat, dan maksimal pemerintahan daerah. Sementara Presiden seharusnya fokus mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.

"Ternyata? Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah. Termasuk tanah ulayat. Koefisien pemilikan tanah makin timpang, satu persen orang kaya memiliki 80 persen tanah," kicau Fahri di akun twitternya.

"Jadi?" Fahri melanjutkan, "Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis."

[Gambas:Twitter]

Fahri tak menyertakan data soal ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Namun dalam catatan CNNIndonesia.com, Komnas HAM pada September 2016 pernah meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia untuk kemudian dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Lihat juga: Bagi-bagi Sertifikat Jokowi, Antara Pengibulan dan Misi Suci

Permintaan itu berdasarkan data ketimpangan tanah di Indonesia. Komisioner Komnas HAM kala itu, Hafid Abbas mengutip laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015 yang menyebut sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.

Wacana soal ketimpangan kepemilikan lahan itu kembali mencuat belakangan ini, dipicu oleh mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut program pembagian sertifikat tanah dari Jokowi sebagai pengibulan.

Pernyataan Amien itu langsung ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meminta Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak asal bunyi atau asbun.

"Salahnya (pembagian sertifikat) di mana? Asbun aja itu. Saya pikir enggak boleh asal ngomong, apalagi senior. Dia (Amien) kan berapa (umurnya)? 70 tahun. Saya kan 71 tahun juga," cetus Luhut.

Lihat juga: Luhut Minta Amien Rais Ingat Umur dan Tidak 'Asbun'

Fahri di akun twitternya lanjut menimbrung perdebatan dengan menyebut ada banyak pengibulan atau asbun yang hanya sanggup dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa karena penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta.

Perangkat berdusta penguasa itu disebut Fahri antara lain mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa.

"Ngibul dan asal bunyi yang utama adalah ketika gagal memenuhi seluruh janji kampanyenya dan di tengah jalan nampak sibuk dengan yang tidak pernah dijanjikan. Sebenarnya, ini pertanda kebohongan Publik yang fatal. Tanpa rasa bersalah dan tanpa pertanggungjawaban," kicau Fahri.
[Gambas:Twitter]
Perangkat berbohong (ngibul) dan asal bunyi milik pemerintah tersebut, menrut Fahri, dapat mencipta legitimasi dan pembenaran.

"Statistik, media, juru bicara, pengamat sewaan dan pejabat yang asal bapak senang, bikin fiksi dan cerita tentang kehebatan, kesederhanaan, kesungguhan, dan hoaks yang hanya sanggup diproduksi oleh kekuasaan," kata dia.

Lihat juga: Zulhas Sempat Beri Izin Sawit 25 Kali Luas DKI Jakarta

Fahri pun meminta pemerintah yang berkuasa untuk tidak lagi mencari masalah atau menunjuk musuh baru. 

Pemerintah, kata Fahri, lebih baik menepati janji kampanyenya agar rakyat percaya sehingga bisa terpilih kembali.

"Tapi jika ngibul dan asal bunyi, wasalam, selamat tinggal. Sekian! Tamat," ujar Fahri.

Dia menutup kicaunya soal polemik pembagian tanah dengan meretweet sebuah berita yang menyebutkan utang Indonesia saat ini mencapai Rp7 ribu triliun.

Catatan utang itu dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (21/3) lalu.

Kepada media, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menyebut bahwa total utang Indonesia yang berasal dari utang pemerintah dan swasta sudah mencapai dari Rp7 ribu triliun. (gil)