Demokrat Ingatkan PDIP Korupsi Tidak Mengenal Oposisi
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Kamis, 22 Mar 2018 18:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nasidik mengatakan persekongkolan dalam tindak pidana korupsi tidak mengenal istilah pihak oposisi.
Justru kata Rachland pihak penyuap butuh menggandeng pihak oposisi lebih dahulu agar proyek yang dijalankan berjalan lancar.
Pernyataan ini disampaikan Rachland menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang membantah keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung, dalam kasus korupsi proyek e-KTP karena PDIP merupakan oposisi pemerintah saat proyek itu bergulir.
"Dalam persekongkolan korupsi, tak dikenal istilah oposisi. Justru, publik mafhum, siapapun otak korupsi e-KTP, mereka perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu, agar proyek lancar," kata Rachland lewat pesan singkat, Kamis (22/3).
Ia pun meminta Hasto meniru sikap yang ditunjukkan Demokrat. Menurutnya, partai politik tidak boleh melindungi kader yang melakukan tindak pidana korupsi secara nyata.
Partai politik, imbuh Rachlan, harus melakukan cara-cara yang benar dan ksatria seperti menunjukkan kepatuhan dan keterbukaan pada proses hukum.
"Tak perlu menangis, apologis, dan mengasihani diri sendiri," ucap Rachland.
Dia menambahkan Hasto harus menunjukkan sikap bahwa PDIP aktif dalam membantu tugas KPK dalam memberantas korupsi, bukan malah menghalangi.
Hasto juga tidak boleh bersikap sombong dengan memposisikan PDIP sebagai partai politik yang paling baik.
"Belum tentu partaimu lebih baik atau lebih bagus. Jangan sampai suatu hari saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian," tuturnya.
Sebelumnya, Hasto membantah tudingan terdakwa Setya Novanto dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut sejumlah jajaran elit PDIP turut kecipratan duit, termasuk Puan dan Pramono.
Menurut Hasto, PDIP siap diaudit untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka-mereka yang disebut tidak menerima jatah dari proyek e-KTP berujung korupsi.
Hasto kemudian mengatakan ada upaya yang mencoba menyeret persoalan e-KTP sebagai bagian tanggung jawab PDIP. Padahal saat proyek itu bergulir, Hasto mengatakan, PDIP bukan bagian dari partai penguasa di pemerintahan.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," katanya. (dal/gil)
Justru kata Rachland pihak penyuap butuh menggandeng pihak oposisi lebih dahulu agar proyek yang dijalankan berjalan lancar.
Pernyataan ini disampaikan Rachland menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang membantah keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung, dalam kasus korupsi proyek e-KTP karena PDIP merupakan oposisi pemerintah saat proyek itu bergulir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam persekongkolan korupsi, tak dikenal istilah oposisi. Justru, publik mafhum, siapapun otak korupsi e-KTP, mereka perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu, agar proyek lancar," kata Rachland lewat pesan singkat, Kamis (22/3).
Ia pun meminta Hasto meniru sikap yang ditunjukkan Demokrat. Menurutnya, partai politik tidak boleh melindungi kader yang melakukan tindak pidana korupsi secara nyata.
"Tak perlu menangis, apologis, dan mengasihani diri sendiri," ucap Rachland.
Dia menambahkan Hasto harus menunjukkan sikap bahwa PDIP aktif dalam membantu tugas KPK dalam memberantas korupsi, bukan malah menghalangi.
Hasto juga tidak boleh bersikap sombong dengan memposisikan PDIP sebagai partai politik yang paling baik.
"Belum tentu partaimu lebih baik atau lebih bagus. Jangan sampai suatu hari saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian," tuturnya.
Sebelumnya, Hasto membantah tudingan terdakwa Setya Novanto dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut sejumlah jajaran elit PDIP turut kecipratan duit, termasuk Puan dan Pramono.
Menurut Hasto, PDIP siap diaudit untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka-mereka yang disebut tidak menerima jatah dari proyek e-KTP berujung korupsi.
Hasto kemudian mengatakan ada upaya yang mencoba menyeret persoalan e-KTP sebagai bagian tanggung jawab PDIP. Padahal saat proyek itu bergulir, Hasto mengatakan, PDIP bukan bagian dari partai penguasa di pemerintahan.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," katanya. (dal/gil)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK