KPU Tolak Usulan Mendagri soal Pergantian Calon Kepala Daerah
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Selasa, 27 Mar 2018 22:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menginginkan penerbitan atau revisi Peraturan KPU (PKPU) agar calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum dapat diganti.
Komisioner KPU Viryan mengatakan ada aspek ketidakadilan jika peraturan semacam itu diterbitkan di tengah-tengah proses pilkada.
"Ini kan, kampanye sedang berjalan, ada kasus, kemudian PKPU diubah, kan enggak fair," ucap Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (27/3).
Viryan menegaskan aturan main dalam pilkada telah ditetapkan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Komisi II DPR. Aturan yang dimaksud yakni tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada maupun sejumlah PKPU yang dikeluarkan oleh KPU.
Terlebih, lanjut Viryan, sejauh ini proses pilkada pun telah berjalan sesuai dengan aturan main yang ada. Menurutnya, tidak elok jika ada aturan main yang diubah di tengah-tengah gelaran pilkada.
"Masa ada aturan di tengah jalan. Kurang pas lah. Untuk pilkada berikutnya mungkin bisa," imbuh Viryan.
Viryan mengatakan pihaknya tidak membahas kemungkinan mengeluarkan PKPU baru atau merevisi PKPU yang ada agar calon kepala daerah dapat diganti setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, sesuai dengan PKPU yang selama ini digunakan, calon kepala daerah tetap dapat berkampanye.
Viryan enggan banyak berkomentar apabila pihak pemerintah mulai mendesak KPU untuk menerbitkan atau merevisi PKPU.
"Ya, kita hormati pendapat pemerintah," ujar Viryan.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo setuju jika KPU menerbitkan PKPU baru yang membolehkan pergantian calon kepala daerah tersangka di tengah-tengah gelaran pilkada.
Hal ini disampaikannya karena pemerintah tak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang jadi tersangka.
"Kemendagri prinsipnya mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU," ucap Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (26/3). (pmg)
Komisioner KPU Viryan mengatakan ada aspek ketidakadilan jika peraturan semacam itu diterbitkan di tengah-tengah proses pilkada.
"Ini kan, kampanye sedang berjalan, ada kasus, kemudian PKPU diubah, kan enggak fair," ucap Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Viryan menegaskan aturan main dalam pilkada telah ditetapkan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Komisi II DPR. Aturan yang dimaksud yakni tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada maupun sejumlah PKPU yang dikeluarkan oleh KPU.
Terlebih, lanjut Viryan, sejauh ini proses pilkada pun telah berjalan sesuai dengan aturan main yang ada. Menurutnya, tidak elok jika ada aturan main yang diubah di tengah-tengah gelaran pilkada.
Viryan mengatakan pihaknya tidak membahas kemungkinan mengeluarkan PKPU baru atau merevisi PKPU yang ada agar calon kepala daerah dapat diganti setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, sesuai dengan PKPU yang selama ini digunakan, calon kepala daerah tetap dapat berkampanye.
Viryan enggan banyak berkomentar apabila pihak pemerintah mulai mendesak KPU untuk menerbitkan atau merevisi PKPU.
"Ya, kita hormati pendapat pemerintah," ujar Viryan.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo setuju jika KPU menerbitkan PKPU baru yang membolehkan pergantian calon kepala daerah tersangka di tengah-tengah gelaran pilkada.
Hal ini disampaikannya karena pemerintah tak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang jadi tersangka.
"Kemendagri prinsipnya mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU," ucap Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (26/3). (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
Mendagri Dorong KPU Buat Aturan Calon Kepala Daerah Tersangka
KPU Bakal Larang Caleg DPD Terima Dana Kampanye dari Parpol
KPU Sebut Hasil Survei Bisa Dipublikasi di Masa Tenang Pemilu
Masyarakat Diimbau Tak Pilih Calon Kepala Daerah Tersangka
Kemendagri Jemput Bola 4,6 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP
LAINNYA DI DETIKNETWORK