Anies Akui Masalah Aset Masih Jadi PR Buat Pemprov DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masalah manajemen aset di Jakarta masih menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi Pemprov. Ia mengatakan masih putar otak untuk membenahi manajemen aset DKI yang sudah berkali-kali menjadi catatan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu (masalah aset) semua sudah dilaporkan, tuntas belum, PR kami di situ," kata Anies di Gedung BPK Jakarta, Kamis (29/3).

Anies membeberkan ada sejumlah masalah terkait aset yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah banyak aset di DKI yang tak memiliki pencatatan, atau sekalipun pencatatannya ada, namun barangnya tidak ada.

"Ada juga barangnya tersedia namun tidak ada dokumennya. Nah itu yang nanti akan dipilah-pilah," katanya.

Lihat juga: Cegah Tumpang Tindih Aset DKI, Anies Bikin Instruksi Gubernur

Adapun Anies bersama wakilnya, Sandiaga Uno berambisi agar DKI mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk mencapai itu, Anies mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi.

"Ada soal aset, ada soal sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," tegas Anies.

Di sisi lain, hari ini DKI telah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK perwakilan DKI Jakarta. Sedikitnya ada tujuh aspek keuangan yang dilaporkan DKI Jakarta.

Lihat juga: Anies Dambakan Status WTP yang Tak Pernah Didapat di Era Ahok

Pertama adalah laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kelima adalah neraca daerah, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan.

"Ini konsolidasi atas 720 laporan keuangan SKPD yang dilaporkan kemarin adalah APBD 2017 yang nilainya Rp82 triliun dan juga aset Pemprov DKI yang nilainya adalah Rp475,79 triliun," tutup dia. (osc)