Dukung #2019GantiPresiden, Fadli Zon Ungkap Kegagalan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sepakat dan mendukung gerakan #GantiPresiden2019 yang dipopulerkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya sudah waktunya Indonesia memiliki presiden baru di Pilpres 2019

Fadli menilai Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah gagal memimpin roda pemerintahan selama tiga tahun terakhir.

"Janji-janjinya tidak terpenuhi artinya sudah gagal, kalau dari kacamata kami sudah gagal," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/4).

Fadli membeberkan beberapa contoh kegagalan pemerintahan Jokowi. Di antaranya adalah tidak ada langkah konkret membuat Pertamina menjadi lebih hebat dibanding Petronas.

Selain itu, lanjutnya, janji membeli kembali aset Indosat tidak terealisasi, gagal membangun lima ribu puskesmas dalam lima tahun, hingga persoalan utang pemerintah yang terus meroket.

"Kalau saya rinci dua hari bisa tidak selesai. Ada saya bukukan waktu itu janji-janji itu, ada 100 janjilah," katanya.

Fadli mengakui janji Jokowi-JK untuk menetapkan Hari Santri Nasional tercapai, namun banyak dari janji lain yang tidak terpenuhi, salah satunya di awal pemerintahan.

"Waktu itu tidak bagi-bagi kursi menteri kepada parpol, kan tidak terjadi. Gagal. Jadi bohong itu namanya, sudah terjadi kebohongan. Sudah terjadi, bukan akan tapi sudah terjadi," ujarnya.

Lihat juga: Kendaraan Politik Gatot Nurmantyo Dipertanyakan

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang juga mendukung gerakan #GantiPresiden2019 mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakat lapisan bawah sudah menginginkan kepemimpinan baru di 2019.

"Di pemerintahan ini semua serba naik, BBM naik. Listrik yang biasanya bayar Rp150 ribu sekarang bayar Rp350 ribu. Pengakuan masyarakat di lapangan. Semua jenis pangan naik. Kita lihat penderitaan masyarakat semakin hari bukan semakin kurang, semakin nambah," kata Edhy dikonfirmasi terpisah.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan gerakan #2019GantiPresiden merupakan anitetesis gerakan 'Dua Periode' Joko Widodo menjadi Presiden. Gerakan yang digulirkan lewat media sosial ini diklaim legal dan konstitusional.

"Jadi gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir, yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi," ujar Mardani.

Mardani menjelaskan gerakan #2019GantiPresiden merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam memilih presiden yang terbaik.

Gerakan itu diklaim dilengkapi data, analisa, serta sosok alternatif pengganti Jokowi. Dengan basis itu, ia berharap gerakan ini dapat membuat masyarakat memilih presiden berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang.

Lihat juga: PKS: #2019GantiPresiden Antitesis 'Dua Periode Jokowi'

(ugo/gil)